Bos PT JM tuding Ahok tidak dukung pembangunan monorail

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memutuskan menghentikan pembangunan monorail yang dilakukan PT Jakarta Monorail (JM). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan melayangkan surat mengenai keputusan ini.

Namun, Direktur PT Jakarta Monorail (PT JM) Sukmawati Syukur mengatakan belum dapat menanggapi mengenai surat tersebut. Namun, dia mengaku, selama ini Ahok tidak pernah berdiskusi dengan pihaknya melainkan berbicara mengenai kelanjutan pembangunan monorail kepada media.

"Rencana Pak Ahok (Basuki) kan berubah-ubah terus, yang jelas kami merasa diperlakukan tidak adil," ujarnya dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (12/1).

Dia menambahkan, pihaknya akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika benar Ahok menghentikan pembangunan monorail. Sebab pihaknya merupakan mitra resmi Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan ini.

"Jangan lupa bahwa kami memiliki perjanjian kerja sama. Ada pasal yang mengatur soal pemutusan hubungan kerja sama dan mungkin kami akan mengambil langkah hukum, jika hak PT JM sebagai mitra resmi Pemprov DKI diabaikan," tegas Sukmawati.

Dia mengungkapkan, kendala utama pembangunan monorail hanya karena tidak mendapat dukungan dari Ahok. Sebab PT JM memiliki modal dalam membangun monorail untuk rute blue line dan green line.

"Kendalanya yang utama karena tidak mendapat dukungan Gubernur dan birokrasinya. Masalah apapun kalau didukung Gubernurnya, pasti program bisa jalan kok," ?tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, PT JM tidak dapat melanjutkan pembangunan monorail. Karena dia menilai, mereka tidak memiliki pondasi yang kuat secara finansial.

"Anda (PT JM) punya uang 30 persen (dari nilai pembangunan monorail), uangmu mana? Jangan-jangan uang 30 persen itu dari jual properti yang kami kasih izin pada PT JM. Itu yang saya curiga. Jadi kami wajar dong nggak kasih kredit bank kalau kami curiga," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/1).

Selain itu, pembangunan depo di Tanah Abang dan Waduk Setiabudi seharusnya tidak ada masalah jika PT JM memiliki uang. Tapi pada kenyataannya mereka masih kesulitan. Bahkan, mereka meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan izin.

"Tanah Abang dan Setiabudi kalau anda (PT JM) punya hak bangun jual gambar juga sudah diborong orang. Bisa jadi nggak dapat uang 30 persen itu baru bangunnya, ngeri itu," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Dengan melihat hal ini, Ahok memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan PT JM untuk pembangunan monorail. Namun dia menegaskan, bukan berarti Jakarta tidak mungkin memiliki monorail.

"Kalau yang lain harus tender. Monorail bisa tapi harus lelang. Makanya inti surat tadi kami menolak PT JM membangun di Jakarta sebetulnya dengan rute seperti itu. Kalau dia bangun lagi dia mesti ikut tender dengan rute yang berbeda," tegasnya.