BPK sebut Jokowi akan turun tangan selesaikan kisruh Sumber Waras

Merdeka.com - Polemik dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus menjadi bola panas. Pengusutan kasus ini menjadi keruh sejak adanya perseteruan antara BPK dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar akhirnya mencari pihak penegah untuk menyelesaikan kisruh ini. Upaya yang dilakukan adalah bertemu melapor ke Presiden Joko Widodo. Hasilnya, Harry mengatakan Jokowi akan membantu menindaklanjuti kisruh dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Beliau (Presiden) mengatakan bahwa semua yang disampaikan BPK akan ditindaklanjuti sesuai dengan yang dilaporkan," kata Harry di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).

Harry menilai Jokowi perlu tahu laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menyebut dugaan korupsi pembelian lahan dengan kerugian daerah mencapai Rp 191 miliar itu. Dia pun bercerita, pada pertemuan yang digelar pada (14/4) lalu itu, Jokowi mendengarkan dengan serius satu persatu detil laporan.

"Menurut kami Presiden perlu tahu masalah ini," tegasnya.

Dalam hasil auditnya BPK menaksir pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan daerah daerah Rp 191 miliar. Sebab terjadi selisih angka dalam pembelian lahan yang dilakukan PT Ciputra Karya Unggul sebesar Rp 564.355 miliar. Sedangkan angka pembelian lahan milik RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI senilai Rp 755 miliar.

Transaksi ini disebut BPK tak sesuai dengan prosedur dan menilai pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal. Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.