BPK Temukan Lebih Bayar Pemprov DKI dalam Pengadaan Lahan Makam

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta menemukan adanya potensi pemborosan belanja lahan makam oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Pemborosan tersebut menggunakan anggaran tahun 2020. Lokasi lahan makam yang dianggap terjadi pemborosan berada di Jalan Sarjana, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dalam temuannya, BPK menjelaskan, ada ketidaksesuaian dokumen perbandingan kondisi di lapangan antara laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terkait pengadaan lahan makam tersebut. BPK pun meminta agar disimulasikan perhitungan ulang.

Dari perhitungan ulang tersebut ditemukan nilai kesepakatan pengadaan lahan seluas 14.349 meter persegi itu sebesar Rp67.907.317.000. Sementara Pemprov DKI Jakarta sudah membayar sejumlah Rp71.236.650.000.

"Permasalahan di atas mengakibatkan nilai appraisal yang ditetapkan oleh KJPP untuk pengadaan tanah DPHK menjadi tidak akurat, dan diragukan keandalannya, serta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," demikian isi keterangan hasil temuan BPK pada laporan keuangan DKI tahun anggaran 2020 dikutip pada Rabu (24/8).

"Nilai operasional yang ditetapkan oleh KJPP untuk pengadaan tanah DPHK menjadi tidak akurat dan diragukan keandalannya, serta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan penaksiran harga yang menjadi dasar UPT DPHK dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dan pembayaran pada pengadaan tanah Jalan Sarjana Srengseng Sawah diindikasi lebih tinggi senilai Rp3.329.333.000."

Nilai tersebut berasal dari pembayaran Pemprov DKI Rp67.907.317.000 dengan nilai kesepakatan pengadaan lahan Rp71.236.650.000.