Buat RAPBD bengkak, TGUPP dinilai tak berdampak nyata buat masyarakat
Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan anggaran TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) dari Rp 2,3 miliar menjadi Rp 28,99 miliar tahun depan menuai kritik. Nilai tersebut dinilai cukup fantastis. Padahal selama ini dampak keberadaan TGUPP juga belum dirasa signifikan oleh masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Jumat (24/11). "Manfaat untuk rakyat tak terlalu signifikan," ujarnya dihubungi merdeka.com.
Gembong mengatakan fungsi TGUPP selama ini hanya merancang dan mengusulkan sebuah kebijakan kepada gubernur maupun wakil gubernur. Tak ada kegiatan dalam bentuk program nyata yang langsung menyasar masyarakat. "Output-nya hanya masukan untuk gubernur," ujarnya.
-
Apa tugas Ganjar di PDIP? 'Kalau saya diminta atau tidak diminta, kalau kader ya harus siap,' tegasnya Ganjar saat diwawancara di gedung BCIS.'Dulu dari dulu juga saya sering keliling ikut kampanye di banyak Pilkada gitu ya. Itu sudah melekat dalam diri, kalau kader ya harus begitu,' tambahnya.
-
Apa program Ganjar? Ganjar melaunching program satu keluarga miskin satu sarjana.
-
Apa tujuan Kemendagri di FGD? Ditjen Polpum Kemendagri Gelar FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme Handoko berharap, FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
-
Kenapa Ganjar buat program ini? Ganjar berkomitmen, jika menjadi presiden maka ia akan mencari salah satu anak dari keluarga miskin yang akan disekolahkan hingga sarjana. Dengan program itu, maka si anak akan mampu menjadi harapan keluarga untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan.
-
Apa yang dilakukan Gubernur di Toraja Utara? “Hari ini meninjau langsung Pembangunan Jembatan Sungai Malango pada Ruas Rantepao - Sadan - Batusitanduk di Kabupaten Toraja Utara,“ ujarnya.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
Anggaran Rp 28,99 miliar kata Gembong masih berupa usulan. Termasuk juga berbagai anggaran lain yang nilainya cukup besar dan menjadi sorotan, salah satunya anggaran pengharum ruangan Gedung DPRD. Besaran anggaran itu bisa berubah sebelum disahkan menjadi APBD 2018.
"Itu semua masih usulan dan nanti akan dibahas bersama dengan DPRD. Yang pasti kita berharap alokasi APBD sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta," jelasnya.
Usulan kenaikan anggaran TGUPP masih bisa dirasionalisasi. Ia mengatakan angka Rp 28,99 miliar cukup fantastis hanya untuk membiayai TGUPP. Padahal anggaran sebesar itu juga bisa dihemat untuk hal lain. Sebelum anggaran TGUPP dirasionalisasi, Gembong mengatakan perlu dilakukan kajian sejauh mana urgensi anggaran tersebut ditingkatkan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberadaan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta juga sempat menjadi perdebatan.
Baca SelengkapnyaKetika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaGanjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca SelengkapnyaDaerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.
Baca Selengkapnya