Budaya Bali terancam, penolakan reklamasi Teluk Benoa sampai Jakarta

Merdeka.com - Puluhan aktivis dan simpatisan peduli lingkungan menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat mendesak pemerintah untuk membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 dinilai sebagai upaya pemaksaan investor dapat mereklamasi Teluk Benoa, Bali.

Koordinator Lapangan Eka Prasetyo mengatakan, reklamasi Teluk Benoa tidak layak dilakukan karena mengabaikan aspek lingkungan, aspek teknis, aspek sosial dan aspek ekonomi dan budaya.

‎"Itu mau dibuat kawasan elite super blok. Dengan adanya reklamasi itu saudara di Bali enggak dapat apa-apa, ekonominya akan kesulitan, budaya semakin punah," kata Eka saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (10/4).

Menurut Eka, secara jangka pendek dampak reklamasi Teluk Benoa memang belum terasa. Namun, dalam rentang waktu sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, masyarakat Bali akan kesulitan.

"Konsekuensi bukan sekarang, tapi 10-20 tahun kemudian akan tenggelam karena tidak ada tampungan air lagi," ujar Eka.

‎Selain di Jakarta, lanjut Eka, aksi serupa juga digelar serentak pada pagi hari ini di beberapa kota di antaranya‎ di Bandung, Belitung, Makassar, Jogyakarta, Palangkaraya. Mereka terus menyuarakan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap proses reklamasi Teluk Benoa.

Berikut poin desakan terhadap Presiden Joko Widodo.

1. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita.

2. Meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera membatalkan proses amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena proses-prosesnya mengabaikan aspirasi penolakan masyarakat Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

2. Meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera mencabut izin lokasi yang telah diberikan kepada PT TWBI pada era kepemimpinan presiden SBY dan menghentikan seluruh proses perizinan reklamasi Teluk Benoa, serta mendorong Menteri kelautan dan perikanan untuk tidak memberi celah kepada investor untuk melakukan upaya-upaya reklamasi Teluk Benoa.

3. Mengembalikan fungsi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dengan menerapkan kebijakan-kebijakan konservasi di kawasan perairan Teluk Benoa.