Cagub DKI dari PDIP sudah mengerucut, tinggal keputusan Megawati
Merdeka.com - Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan tak ada pembahasan pencalonan Gubernur DKI Jakarta saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar DKI Jakarta, Minggu (19/6) kemarin. Malah, menurut Prasetyo, pencalonan gubernur DKI Jakarta tinggal diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sinyal no, semua ada keputusan ibu ketum 1.000 persen. Penjaringan sekarang berjalan urusan DPP. Tugas kita menjaring di-proper test DPP hasilnya DPP. Calon ke PDI Perjuangan katanya sudah mengerucut, sudah di DPP gitu," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (20/6).
Menurutnya, pihaknya sudah melakukan penjaringan calon gubernur DKI yang akan diusung PDIP. Namun keputusan tersebut akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati.
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa PDI Perjuangan masih meninjau Anies dan Ahok untuk pilkada? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa Ahok dukung Ganjar? Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Kemungkinan last minute internal partai enggak perlu fit and proper test, dulu juga kan Jokowi internal partai. Finishing masih ada lagi. PDIP untuk pilkada bisa maju sendiri tetapi engga mau jumawa untuk koalisi harus sepaham dengan PDIP," kata dia.
Lanjut dia, meski Ahok didukung NasDem, Hanura dan Golkar, namun PDIP terus menjalin komunikasi dengan partai politik. Sebab, pihaknya juga perlu menyamakan pemikiran untuk membangun ibu kota ini.
"Buka komunikasi rata-rata ngobrol, semuanya ngobrol lah. Internal partai mekanisme mendaftar partai, itu perintah partai. Mendaftar sebagai cagub, bukan kader," kata dia. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto memastikan PDIP membuka peluang bekerja sama dengan partai lain
Baca SelengkapnyaPDIP masih belum mengambil keputusan perihal dukungan calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSelain Pilgub Jakarta, PDIP juga membahas peluang kerja sama dengan PKB di Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPKB akan bekomunikasi dengan PDIP membahas calon kuat yang akan menjadi jagoan mereka.
Baca SelengkapnyaAhok mengatakan penolakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri mengumumkan para calon kepala daerah untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menantang Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Ahok.
Baca SelengkapnyaAhok menyerahkan keputusan pencalonan Pilkada Jakarta kepada Tim Desk Pilkada DPP PDIP, Sekjen PDIP dan nantinya akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto meyakini Pilkada Jakarta 2024 tidak hanya satu pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur saja.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca Selengkapnya