Cara Ahok ubah Jakarta sampai 'memalak' swasta

Merdeka.com - Segala jurus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengubah wajah Ibu Kota. Baik itu infrastruktur di Jakarta, transportasi, pariwisata, pengelolaan sampah dan taman, dan lain sebagainya.

Ahok tidak serta merta menggunakan duit APBN untuk memoles wajah Jakarta. Melainkan, Ahok menggandeng atau minta kepada pihak swasta untuk merealisasikan program-programnya.

Teranyar, Ahok menargetkan, di akhir tahun ini Pemprov DKI bisa mengumpulkan 40 unit bus tingkat dari berbagai perusahaan swasta di Jakarta. Namun, dia tak mau menerima bus tingkat dengan merek abal-abal. Bus yang disumbangkan harus memiliki merek internasional.

"Kalau enggak (merek) Jerman, Eropa-lah" kata Ahok di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (7/8) kemarin.

Pemprov DKI Jakarta telah menerima sumbangan bus tingkat dari Bank CIMB Niaga. Bus berwarna merah ini rencananya akan digunakan untuk bus pariwisata keliling Jakarta tanpa dipungut biaya. Ahok ingin menjadikan pariwisata di Jakarta seperti London, Inggris.

"Banyak bus gratis supaya orang datang ke Jakarta bisa menikmati kayak dulu ada bus tingkat. Harapannya enggak mau kalah sama London," ucap Ahok.

"Saya harap partisipasi swasta, kan masing-masing merasa miliki kota Jakarta, jadi uang kami fokuskan untuk subsidi pendidikan, transport kesehatan lebih baik," pintanya.

Tak hanya itu, Ahok juga minta perusahaan swasta dalam pembangunan kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, yang akan memiliki ruang untuk berkreasi. Anggaran pembangunan diperkirakan akan menghabiskan Rp 60 miliar ini akan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari PT Sinar Mas Land.

Menurut Ahok, dalam rapat pembahasan rencana desain Kalijodo, ada usulan untuk membangun tempat bermain skateboard. Sehingga dapat mewadahi salah satu hobi anak muda.

"Desainnya sudah fix dari dulu sudah ada. Cuma kita mau mengantisipasi keinginan anak-anak muda. Nanti dia ada skateboardnya sama untuk sepedanya," kata Ahok.

Dengan adanya fasilitas ini, Basuki mengharapkan, dapat digunakan sebagai salah satu tempat untuk melakukan kompetisi skateboard internasional. Bahkan, kawasan Kali Krendang juga akan dijernihkan agar masyarakat dapat memanfaatkannya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, pembangunan wahana ini tidak akan menggunakan APBD DKI Jakarta 2016. Karena sepenuhnya akan menggunakan CSR dari PT Sinar Mas Land.

"Pembiayaannya semua CSR. Saya juga kasih dia tempel merek saja. Jadi ini yang dapat Sinarmas Land. Saya enggak tahu ya berapa anggarannya, mungkin bisa Rp 50 miliar atau Rp 60 miliar, yang di Kota Tua malahan Rp 200-an miliar," terang Ahok.

Dalam membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Ahok juga minta kepada perusahaan swasta. Ahok mendesak perusahaan swasta mengeluarkan duitnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

"CSR kenapa, saya minta pola yang paling murah gimana. Makanya saya datangin semua, saya ingin lihat ini, fasilitasnya seperti apa," kata Ahok di RPTRA Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (30/12).

Ditambahkannya, proyek ini tak mempermasalahkan bila perusahaan rokok turut menyumbang dana CSR mereka. Asalkan tidak memasangkan iklan pada taman yang dibangun.

"Boleh saja asal kamu enggak boleh pasang iklan rokok. Enggak larang saya," ucap Ahok.

Dia mengaku senang bantuan dana CSR sebab menghemat anggaran DKI Jakarta 2016 untuk proyek RPTRA.

Kedua RPTRA ini dibangun atas bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pengembang di Jakarta.

Adapun untuk pembangunan RPTRA Bintaro, dibangun oleh PT Ciputra Group, sementara untuk RPTRA Karet Tengsin dibangun oleh PT Intiland.

Untuk mengantisipasi banjir, Ahok menagih kewajiban para pengembang pulau reklamasi agar membantu proses pembebasan lahannya. Dia berdalih, hal ini diperkuat dalam salah satu Keputusan Presiden (Keppres). Di mana disebutkan bahwa pengembang pulau reklamasi juga memiliki kewajiban menyelesaikan persoalan di daratan, khususnya banjir dan rob.

"Kita harap mereka bisa kontribusi waduk, kontribusi tanah, rusun dan isinya," tegas Ahok.

Ahok membuat perjanjian dengan sejumlah pengembang 17 pulau reklamasi untuk membayarkan kewajiban kontribusi. Adapun pengembang yang mulai memberikan kontribusinya adalah PT Agung Podomoro Land, PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo. Dana kontribusi tersebut dipakai untuk membangun, seperti rumah susun sederhana sewa dan jalur inspeksi.

Kala itu, Ahok berdalih dana kontribusi memang sudah bisa diberikan ke DKI karena ada perjanjian kerja sama. Kata dia, dana ini untuk menjamin kelangsungan ekonomi di Jakarta, mengingat pembahasan peraturan daerah (Perda) terkait reklamasi di teluk Jakarta tak kunjung selesai yang berpotensi pada habisnya masa izin pelaksanaan dan prinsip pembangunan reklamasi.

"Ada payung hukumnya. Apa? Perjanjian kerjasama. Jadi sekarang gini, kita dalam UU nomor 30 2014, dalam administrasi pemerintahan, kita ini punya hak diskresi ketika pulau izinnya habis perlu disambung, Anda kalau enggak mau sambung berapa puluh ribu orang enggak kerja," terang Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/5).