Cara Anies-Sandi menata transportasi Jakarta dalam 100 hari kerja

Merdeka.com - Masalah transportasi di Jakarta menjadi salah satu fokus kerja yang digaungkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno semasa kampanye di Pilgub DKI Jakarta. Termasuk urusan mengatasi kemacetan.

Keduanya mengaku sudah memikirkan cara mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta yang kian mengerikan. Salah satunya dengan mengubah pola pikir masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan massal yang layak.

"Harus nyaman, harga relatif murah, serta menjangkau area tempat tinggal dan tempat kerja," ujar Anies.

Kemudian mengintegrasikan seluruh angkutan massal di Jakarta, dalam bentuk satu tarif Rp 5.000. Kebijakan itu diramu dalam program OK Otrip

"Sehingga, warga Jakarta bisa ke mana saja dari mana saja dengan harga Rp 5.000," terang mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Meski mengutamakan angkutan massal, Anies menegaskan tetap pro pada angkutan umum. Salah satunya dengan mempertahankan angkutan kota alias angkot. Justru pengemudi angkot akan ditata.

"Tidak akan ada pemberhentian (angkot). Kami latih mereka, agar tertib berkendara dan berlalu lintas. Nanti ada penilaian dan evaluasinya," jelas Anies kala itu.

Setelah dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu, Anies-Sandi coba mulai menata transportasi di Jakarta. Apalagi, di tanggal 16 Januari 2018 ini, masa kerja mereka sudah mencapai 100 hari. Namun beberapa cara yang dilakukannya menuai pro dan kontra.

Seperti menutup Jl Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, untuk dialihkan sebagai lapak dagang PKL. Kemudian mencabut larangan sepeda motor lintasi Jl MH Thamrin-Sudirman selepas dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Belakangan menghidupkan kembali angkutan tradisional, becak.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai sejumlah langkah yang diambil Anies-Sandi di awal pemerintahannya mengatasi masalah transportasi dan kemacetan di DKI masih gamang.

"Kelihatannya beliau belum begitu paham di DKI itu ada pola transportasi makro. Padahal dalam pola transportasi makro itu juga pro masyarakat kecil juga," kata Djoko saat dihubungi merdeka.com, Senin (15/1).

Dia menilai, di salah satu kebijakan Anies coba membuat program yang pro rakyat kecil seperti memberi lapak dagang untuk PKL. Tapi hal tersebut justru melanggar aturan.

"Bukannya menjadi baik, justru membuat citra DKI dan kepemimpinannya memburuk. Padahal Jakarta itu ibu kota loh. Dilihat dunia," sambung dia.

Sebenarnya, kata dia, upaya pemerintahan sebelumnya menata transportasi di Jakarta sudah cukup baik. "Tinggal dilanjutkan saja di era kepemimpinan selanjutnya karena pasti memang kebijakan itu belum selesai. Karena menata Jakarta itu berkelanjutan tak bisa dalam lima tahun saja," jelasnya.

Dia mengusulkan, alangkah lebih baik jika Anies dan Sandi membuat gebrakan lebih nyata dari pada sekadar membuat kebijakan yang malah bertentangan dengan aturan lainnya.

Seperti bekerja sama dengan PT KAI menata kawasan kumuh di sepanjang rel. Apalagi mengingat kini sudah ada kereta Bandara.

"Coba lihat rumah kumuh sepanjang rel Tanah Abang, Duri, Sudirman, kenapa itu gak ditata, bantu KAI. Itu kan udah parah, bahaya lagi," jelas dia.

Selain itu, dia mengusulkan agar DKI bekerja sama dengan daerah sekitar seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang dalam rangka ikut membantu mengurangi volume kendaraan di Jakarta. Semisal lewat dana hibah memberikan transportasi layanan umum untuk warga penyangga.

"Seperti bus di sejumlah titik atau perumahan yang bisa mengumpan warga ke stasiun, ke BRT atau nanti kalau sudah jadi ke MRT, LRT, jadi dia enggak perlu bawa kendaraan dari rumah," jelasnya.

"Bila perlu, sampai Jakarta saja bus pengumpan itu, jadi kan kendaraan mereka sudah diwakili satu bus," sambungnya.

Kemudian, membuat jalur sepeda yang tidak sejajar dengan jalan raya. Sehingga bisa berjalan efektif bagi pekerja yang ingin naik sepeda ke kantor tapi jalurnya diserobot ke pemotor.

"Seperti yang di Bogor, di mana di trotoar sekitar Istana Bogor dibuat jalur sepeda yang posisinya lebih tinggi dari badan jalan tapi tidak mengganggu pedestrian. Sehingga orang nyaman bersepeda," jelas Djoko.