Cara Pemprov DKI Cegah Jakarta Hilang Tenggelam

Merdeka.com - Jakarta kerap kali mendapat prediksi menjadi kota tenggelam seiring masifnya penggunaan air tanah oleh pemukiman, dan berdampak dengan turunnya permukaan tanah. Terbaru, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan, tanah Batavia ini akan mungkin tenggelam pada 10 tahun mendatang.

Namun, durasi waktu 10 tahun yang disebut Joe Biden ditentang oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Riza tidak membantah potensi dataran Jakarta terus menurun dan berdampak dengan tinggi muka air saat banjir, namun tidak secepat 10 tahun seperti prediksi Joe Biden. Alasannya, Pemprov DKI berupaya beragam cara agar dataran ibu kota tidak cepat hilang terendam air.

"Pemprov DKI Jakarta tetap mengupayakan agar Jakarta tidak tenggelam, di antaranya penyedotan air tanah, pipanisasi PAM Jaya ditingkatkan agar kebutuhan air bersih semua dari PAM," katanya di Jakarta, Sabtu (31/7).

Katanya, Pemprov DKI Jakarta dan PUPR terus membuat program percepatan pipanisasi, air bersih, air minum di Jakarta. Hal itu guna mengurangi penurunan tanah.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi (penurunan) muka air tanah di Jakarta. Saya kira tidak seperti yang disampaikan demikian bahwa Jakarta akan tenggelam. Kami terus menyiapkan program agar ROB di Jakarta Utara bisa diatasi," jelasnya.

"Jadi InsyaAllah Jakarta tidak tenggelam 10 tahun lagi," pungkasnya.

Berikut langkah yang dilakukan Pemprov DKI:

Mengoptimalkan fungsi waduk

Riza berujar, beragam cara telah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam penanggulangan banjir. Di antaranya, Pemprov DKI melakukan optimalisasi waduk dengan cara melakukan pengerukan.

Membangun drainase vertikal

Data terakhir yang dipublikasi oleh Pemprov DKI, pada 2020 Jakarta sudah memiliki 3.000 unit sumur resapan dari target 300.000 sumur resapan baru.

Lakukan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai

Pemprov DKI memiliki andil dalam normalisasi sungai yang melintasi Jakarta. Kendati demikian, dalam hal ini peran Pemprov sebatas melakukan pembebasan lahan. Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum.