Cegah calo SIM, Polda Metro akan lakukan layanan sistem satu pintu

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan hasil investigasinya terkait maladministrasi pelayanan serta pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam hal ini, diketahui banyak pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait pembuatan SIM.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, sistem pelayanan SIM akan diubah melalui sistem satu pintu. Di mana semua transaksi akan diselesaikan dengan satu loket sehingga tak ada oknum-oknum yang bermain.

"Saat ini Pokja sedang menggodok sistem pelayanan SIM yang diharapkan dengan sistem satu loket semua administrasi selesai. Semoga akan terlaksanakan dalam waktu dekat ini," kata Awi di Polda Metro Jaya, Rabu (25/5).

Orang lain juga bertanya?

Pemberlakuan sistem satu pintu tersebut, ungkap Awi, juga sebagai langkah tindak lanjut tugas dari Presiden Joko Widodo melalui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti beberapa minggu lalu. Jokowi memerintahkan agar pelayanan SIM dilakukan perbaikan.

"Jadi berkasnya selesai satu pintu. Bukan pemohon yang berjalan dari loket yang satu ke loket lainnya. Dan hal ini untuk memangkas birokrasi dan percaloan tersebut," tegasnya.

Awi menambahkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto sudah berkomitmen untuk menindak tegas para oknum yang melakukan percaloan SIM. Bahkan tak segan-segan, penindakan akan dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya.

"Bapak Kapolda sudah komitmen siapa yang salah harus bertanggungjawab, karena pimpinan sudah perintahkan untuk pelayanan polri bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," tutupnya.

Sebelumnya diketahui, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, banyak pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait pembuatan SIM.

"Investigasi atas perkara ini juga lantaran banyaknya aduan dari masyarakat kepada Ombudsman RI," ujar Adrianus dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa, (24/5).

Adrianus menyebutkan sedikitnya ada lima maladministrasi yang ditemukan terkait pembuatan SIM di beberapa polres maupun gerai SIM keliling yang diadakan pada 2015 lalu. Di antaranya Polresta Padang, Palangkaraya, Samarinda, Manado, dan Kupang,

"Ada banyak temuan yang kita dapatkan dan dari berbagai kategori. Ringkasan datanya pun bahkan kami tambah dari tahun 2015 hingga Mei 2016 di Satpas Daan Mogot, Polres Depok, dan Polresta Bekasi," imbuhnya.

(mdk/sho)