Cegah Pengangguran & Kriminalitas, Warga Datang ke DKI Usai Lebaran Lapor RT

Merdeka.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mengatakan, pihaknya siap menerbitkan administrasi kependudukan (adminduk) pascamudik Lebaran 2023. Maka dari itu, Disdukcapil meminta warga pendatang untuk tertib lapor kepada RT/RW setelah tiba di Jakarta.

"Tiap warga pendatang diharapkan untuk bisa langsung lapor kepada RT/RW setempat. Kami juga mengimbau agar pendatang mempunyai kepastian jaminan tempat tinggal, tempat kerja, serta keahlian dan keterampilan," kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam rilis resminya, Jumat (14/4).

Budi menjelaskan, mudik Lebaran berpotensi pada bertambahnya jumlah pendatang yang berlipat dari jumlah pergerakan warga keluar Jakarta. Adapun peningkatan jumlah pendatang di Jakarta pada tahun 2020 sejumlah 113.814 orang, tahun 2021 sejumlah 139.740 orang, dan tahun 2022 sejumlah 151.752 orang.

Sedangkan, data penduduk DKI Jakarta pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2022 berjumlah 11.317.271 orang.

"Dari tren para pendatang tiga tahun terakhir ini, latar belakang pendidikannya beragam. Untuk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah jumlahnya meningkat, yaitu sebesar 78,04 persen tahun 2020, 78,25 persen tahun 2021, dan 78,49 persen tahun 2022," ujar dia.

Sedangkan, yang berpenghasilan rendah cenderung fluktuatif, yakni sebesar 40,93 persen tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 47,61 persen tahun 2021, dan menurun menjadi 45,64 persen tahun 2022.

Hal ini, lanjut Budi, perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga masalah kriminalitas.

Ditambah lagi, untuk Lebaran 2023, diprediksi jumlah pendatang baru pasca-Lebaran akan bertambah sebanyak 20-30 persen atau sekitar 36.000-40.000 pendatang.

"Pemprov DKI Jakarta akan lebih menertibkan adminduk, sehingga bisa memetakan potensi permasalahan dan dapat segera mengatasinya. Apalagi, ke depannya Jakarta akan menjadi Kota Global. Untuk itu, penataan perkotaan di berbagai lini sektor, termasuk sektor kependudukan, perlu ditingkatkan dan semakin tertib guna mengantisipasi dampak yang mungkin muncul," pungkasnya.