Follow
Cegah Politik Uang, Bawaslu DKI Libatkan 29.010 Pengawas TPS
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan 29.010 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam patroli gabungan untuk mengantisipasi adanya politik uang menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang.
"Langkahnya adalah kami sudah rekrut pengawas TPS sejumlah sama dengan TPS. Jadi kalau di DKI ada 29.010 TPS, kami sudah rekrut 29.010 pengawas TPS," kata Komisioner Divisi Penindakan Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, Selasa (9/4).
Dia mengemukakan, pada 25 Maret seluruh pengawas TPS tersebut sudah dilantik dan sebagian sudah menjalani bimbingan teknis (Bimtek).
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Mengapa peran pengawas pilkada 2024 penting? Pada Pilkada 2024, peran pengawas semakin penting mengingat dinamika politik yang semakin kompleks dan teknologi yang semakin canggih.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Apa tugas utama pengawas Pemilu di TPS? Tugas utama mereka adalah mengawasi dan memastikan jalannya proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran pemungutan suara di TPS.
"Pengawas TPS yang sudah dilantik sambil menjalani Bimtek, mereka bersama dengan pengawas tingkat Kelurahan, Panwascam hingga kota akan melakukan patroli untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait politik uang," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Selain Bimtek untuk pengawas TPS, saksi parpol juga disertakan dalam Bimtek untuk meningkatkan kesiapan terhadap potensi kecurangan.
"Kami juga sedang melakukan Bimtek untuk saksi parpol untuk mengantisipasi potensi kecurangan. Maka perlu disampaikan kepada saksi parpol untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran di TPS nanti," ujarnya
Puadi menyampaikan politik uang atau serangan fajar sebagai fokus utama jajarannya, karena di DKI Jakarta sudah ada tiga kasus politik uang dengan putusan inkrah.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi.
Baca Selengkapnya
PSI berupaya untuk memastikan saksi dapat tersebar di setiap TPS.
Baca Selengkapnya
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar training of trainer lembaga saksi pemilu bagi perwakilan se-Indonesia.
Baca Selengkapnya
Bawaslu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
“Petugas juga wajib mengenal anggota KPPS, menjalin komunikasi dengan warga sekitar serta jaga netralitas Polri
Baca Selengkapnya
Partai Gelora mengerahkan tim yang besar untuk mengecek seluruh rekapitulasi di setiap level mulai dari TPS sampai KPUD, bahkan sampai KPU pusat.
Baca Selengkapnya
Forkompimda meninjau kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas Cipinang.
Baca Selengkapnya
Bawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Selengkapnya
Bawaslu memetakan potensi TPS rawan pada Pemilihan Umum 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut Burhanuddin, pengambilan data TPS rawan dilakukan selama lima kali sejak 3-7 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN mengerahan 10 juta saksi berlapis untuk mengantisipasi kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya
Ada 100 tahanan yang terdaftar akan menggunakan hak suaranya pada 14 Februari.
Baca Selengkapnya