Follow
Cegah program titipan DPRD, Ahok bakal terapkan e-musrenbang
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, sebagian besar anggaran siluman yang ada di RAPBD DKI Jakarta 2015 merupakan pokok pikiran (pokir) yang diusulkan DPRD DKI. Anggaran itu akan dia jadikan bukti untuk mengungkap kecurangan pada APBD DKI Jakarta 2012, 2013 dan 2014.
"Dengan ada 2015, membuktikan tahun-tahun sebelumnya ada permainan di DPRD nih sebetulnya, pokirnya nih. Tapi ini untuk merujuk, membuktikan bahwa dari 2012, 2013 dan 2014 ada namanya pokir, pokir itu adalah titipan DPRD," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3).
Dia menjelaskan, program-program kerja hanya dapat dimasukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah ini dilakukan dari tingkat kelurahan hingga wali kota. Tapi mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, anggota legislatif tidak pernah hadir untuk melakukan pengawalan dan pengawasan.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Kenapa Jokowi tidak hadir di HUT PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir dalam HUT PDIP ke-51 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dia diketahui sedang berada di luar negeri dalam kunjungan kerja.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
"Pernah enggak anggota dewan ikut Musrenbang dari bawah, enggak pernah. Makanya Musrenbang suka diubah. Makanya tahun ini? akan tekankan e-Musrenbang, begitu e-Musrenbang di lurah-lurah," ujarnya.
Selain menggunakan sistem elektronik e-Musrenbang, mantan Bupati Belitung Timur ini juga akan meminta rapat dilakukan secara terbuka dan direkam. Sehingga oknum-oknum DPRD DKI Jakarta tidak dengan mudah menitipkan Pokir.
"Ada oknum DPRD langsung nitipin pokir juga di situ, padahal bukan nitipin pokir duit tahu enggak, mesti diskusi sama masyarakat, nah ini semua kita rekam. Makanya titik balik ini baik, makanya saya katakan perjuangan ini tidak mudah, karena memotong rejeki orang," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
“Kalau saya kan legislatif, tidak punya kewenangan eksekutorial (pelaksanaan kebijakan). Jadi saya cukup cuti," kata Cak Imin
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku belum menerima pesan WhatsApp dari Cagub Jakarta Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya
Awiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku ditugaskan untuk membantu PDIP dalam pemenangan pilkada.
Baca Selengkapnya
Sambil tertawa, Ahok mengatakan tidak tahu di mana Jokowi
Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto merespons pernyataan Mahfud MD soal menteri pakai fasilitas negara untuk kampanye.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya