Cegah pungli & kekerasan pelajar, 1.400 kepsek DKI diberi penyuluhan
Merdeka.com - Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, mengumpulkan sebanyak 1.409 kepala sekolah di GOR Ciracas, Jakarta Timur, untuk diberikan penyuluhan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budiman mengatakan, dikumpulkannya seluruh kepala sekolah ini bertujuan agar mereka sama-sama membangun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas tanpa ada diskriminasi.
Saat memberikan pengarahan, Arie menekankan kepada ribuan kepala sekolah tersebut agar menghilangkan aksi kekerasan dan pungutan liar (Pungli) di setiap sekolahan.
"Ini sesuai perintah gubernur untuk melakukan perubahan di dunia pendidikan. Karena masih banyaknya kasus pungutan liar, kekerasan terhadap pelajar," kata Arie saat memberikan pengarahan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (6/2).
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Kenapa kekerasan anak di sekolah semakin marak? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan maraknya kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan karena lemahnya deteksi dini terhadap tumbuhnya kelompok pertemanan yang berpengaruh negatif. 'Kekerasan pada anak di satuan pendidikan cenderung dilakukan secara berkelompok akibat lemahnya deteksi dini terhadap tumbuhnya circle yang berpengaruh negatif,' kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Senin (11/3).
-
Apa dampak dari kekerasan di lingkungan sekolah? KPAI menilai segala bentuk kekerasan anak pada satuan pendidikan mengakibatkan kesakitan fisik/psikis, trauma berkepanjangan, hingga kematian. Bahkan lebih ekstrem, anak memilih mengakhiri hidupnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan di sekolah? Satuan pendidikan harus menyadari mereka memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak, selain tugas layanan pembelajaran.
-
Bagaimana cara mengatasi kekerasan anak di sekolah? 'Hal ini harus disikapi secara serius, dengan bergerak serentak akhiri kekerasan pada satuan pendidikan. Upaya keras, masif, terstruktur, aksi nyata, serta terukur dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan wajib dilakukan,' kata Aris.
-
Apa yang ditemukan Kemenkes tentang perundungan di sekolah kedokteran? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkap saat ini 300 perundungan di sekolah spesialis kedokteran. Hasil itu berdasarkan hasil investigasi Kemenkes di Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Sriwijaya.
Disebutkan Arie, sejak Januari hingga 6 Februari ini, pihaknya sudah mendapatkan 107 aduan masyarakat terkait dengan pendidikan. Dari jumlah itu, 52 persennya berupa pengaduan terkait adanya soal pungli dan 29 persen soal kekerasan yang menimpa siswa.
"Ini terkesan terjadi pembiaran atas hal tindakan yang kurang baik. Makanya mulai saat ini semua kepala sekolah harus komitmen untuk tidak lagi bermain-main dengan pungli maupun tindak kekerasan terhadap siswa di sekolah," jelasnya.
Sementara, untuk menjabarkan pendidikan tanpa diskriminasi itu, Arie memiliki 7 hal penting yang harus dilakukan para kepala sekolah. Jika ada yang nekat melanggar, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas.
"Ada tujuh poin yang harus dilakukan demi target operasional pendidikan, seperti menghilangkan pungli, meningkatkan pelayanan terhadap guru, meningkatkan pelayanan terhadap siswa, meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan, meningkatkan prestasi pendidikan, penyerapan APBD," tandasnya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.
Baca SelengkapnyaMuhadjir juga mengingatkan agar guru dan pimpinan sekolah senantiasa mengedukasi siswa dan siswi tentang buruknya praktik perundungan.
Baca SelengkapnyaDirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.
Baca SelengkapnyaDari laporan 141 kasus yang diterima KPAI, 35 persen di antaranya terjadi pada satuan pendidikan
Baca SelengkapnyaAnak pelajar sebagai korban tindak kekerasan dan perundungan harus mendapat penanganan yang tepat
Baca SelengkapnyaHeru Budi mengatakan, kepala sekolah bertanggung jawab terkait keamanan peserta didik di sekolah.
Baca SelengkapnyaKasus perundungan di dunia pendidikan, khususnya di pesantren, menjadi perhatian Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah dan stakeholder di bidang pendidikan untuk meningkatkan pengawasan di sekolah.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan membuka layanan aduan untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaDisdik Jakarta mengimbau para pelajar tak perlu bagi-bagi takjil dengan konvoi motor
Baca Selengkapnyasiswi yang bongkar praktik pungli mendapatkan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan.
Baca SelengkapnyaKemenkes saat ini menerima 1000 laporan dugaan perundungan pada mahasiswa PPDS dari berbagai universitas.
Baca Selengkapnya