Daftar anak buah Ahok yang kena semprot gara-gara Jakarta banjir

Merdeka.com - Saat masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok berani pasang badan ketika Jakarta dikepung banjir. Saat itu dia meminta warga menyalahkannya karena belum mampu mengatasi banjir.

"Kalau mau menyalahkan ya salahkan Pak Gubernur dan saya, karena tidak bisa mengatur dengan baik, kami telah disumpah jabatan sejak awal dan kami yang bertanggung jawab," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (21/1/2013).

Lain dulu lain sekarang. Setelah menjabat Gubernur DKI, Ahok seolah tak mau disalahkan ketika banjir kembali melanda ibu kota. Ahok lebih sering menyalahkan anak buahnya karena tak becus mengatasi banjir. Tidak hanya itu, Ahok tak segan memarahi anak buahnya.

"Jadi maaf saja nih, aku banyak suudzon sama orang karena aku dikerjain terus ini soal air. Capek ini sudah puluhan tahun Jakarta banjir," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin.

Sejumlah nama pernah disemprot Ahok gara-gara banjir Jakarta. Merdeka.com merangkumnya. Berikut paparannya.

Wali Kota Jakarta Utara

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok kembali meradang karena Jakarta dikepung banjir. Ahok meluapkan emosinya pada anak buahnya lantaran kerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai harapannya dalam menanggulangi banjir.

Satu persatu anak buahnya diceramahi saat rapat penanganan dan antisipasi pencegahan banjir bersama SKPD dan petugas pintu air di ruang Smart City lantai 3, Balai Kota. Mulai dari Wali kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, Wali kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan jajaran BPBD DKI Jakarta.

Wilayah yang disoroti Ahok adalah banjir yang terjadi di Pademangan, Jakarta Utara dan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Karena banjir ini juga, dia sampai harus meninjau langsung pintu air marina Ancol dan Gunung Sahari pagi ini.

"Jadi maaf saja nih, aku banyak suudzon sama orang karena aku dikerjain terus ini soal air. Capek ini sudah puluhan tahun Jakarta banjir," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/4).

Dari pengamatan Ahok, penyebab banjir di Pademangan dan Gunung Sahari bukan karena air laut yang pasang tapi karena air kiriman tidak dialirkan ke waduk Pluit atau Pasar Ikan. Padahal kapasitas Waduk Pluit jauh lebih besar lengkap dengan pompa barunya. Pernyataan Ahok kali ini berbeda dibanding kemarin di mana dia menyebut penyebab banjir karena air laut pasang.

"Dia harusnya kan agak buang ke arah tangki. Kalau dia buang ke tangki langsung masuk ke Pluit, Pasar Ikan, Waduk pluit 2. Jadi ngapain air semua diarahkan ke Gunung Sahari? Ke marina Ancol? Yang membebani Pademangan. Sedangkan kapasitas pompa baru, waduknya dalem sudah dikeruk lagi dua juta kubik, Kok enggak dikasih air?," bebernya.

Ahok menegaskan tidak benar alasan banjir karena air laut pasang dan pompa tidak berfungsi. Sebab, katanya, tanggul jauh lebih tinggi. Tinggi tanggul 2,8 meter sedangkan ketinggian air pasang 1,6 sampai 1,7 meter saja.

"Wali kota bilang air masuk, aku pikir air enggak mungkin masuk karena pengalaman kami di DKI, air pasang tertinggi itu 2,6 meter tahun lalu," jelasnya.

BPBD

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mendapat sorotan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok pun tak segan memarahi jajaran BPBD yang hadir dalam rapat penanggulangan banjir bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

Ahok menilai selama ini kerja BPBD nihil. Bahkan dia menyebut jajaran BPBD layaknya reporter yang hanya melaporkan genangan air. Padahal, katanya, dari singkatannya saja, BPBD juga harusnya punya andil dalam penanggulangan banjir.

"Maksud saya kan nama anda (BPBD) kan badan penanggulangan bencana daerah, penanggulangan toh. Anda bisa kerja enggak? Enggak juga, dilempar ke Dinas Penanggulangan Damkar," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (22/4).

Apalagi, menurut Ahok, laporan yang diberikan pihak BPBD DKI tidak berimbang. Hal itu terlihat saat terjadi genangan, mereka aktif memberikan informasi ke media sosial. Namun tak fair, ketika banjir surut BPBD tak memperbaharui laporan terakhirnya.

"Hobi ngetwitt, enggak apa-apa bagus, supaya PU bisa bekerja. Tapi sudah ngetwitt banjir (padahal) sudah kagak banjir, dia kagak ngetwitt tuh. Enggak Twitt lagi dia. Jadi kalau gitu kerja lu apa BPBD, lu maunya apa?" Terang Ahok.

Kritik Ahok tak sampai di situ, di dalam rapat, dia menyebut kerja instansi pimpinan Denny Wahyu itu tidak ada. Karena banyak diambil alih oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

"Lama-lama BPBD tidak ada gunanya. Berhari hari beritanya keluar soal banjir. Kita juga evaluasi apakah PU sudah kerja apa belum. Saya tanya sama PU sudah kerja Pak. Kok penanggulangan bencana enggak tahu. Dia cuma tahu bencana doang. Begitu selesai enggak tahu, gila juga gua pikir," tegas Ahok.

"Itu yang saya tanya sama dia. Nanggulangin juga kagak, bukan lu juga. Cuma istilahnya kayak koran merah, lemparin banjir, 10 CM juga lemparin, apalagi 100 CM. Begitu surut 2 jam, enggak lemparin lagi," pungkasnya.

Kadis Kominfo

Tumpukan kulit kabel ditemukan di gorong-gorong sekitar Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Saat diangkut, kulit kabel mencapai 9 truk. Akibat tumpukan kulit kabel, kawasan sekitar monas banjir saat hujan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok heran bagaimana bisa kulit kabel sebanyak itu masuk di saluran air. Dia juga menyesalkan tak ada rekaman CCTV yang memantau apakah ada yang sengaja memasukkan atau memang terbawa aliran air.

"CCTV kita enggak ada rekaman makanya saya marahin Kominfo. Kalian ini maunya apa? Saya sudah minta rekaman 3 hari kok enggak ada?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/3).

Dia tak mau berspekulasi apakah kulit kabel itu sengaja dimasukkan karena ingin menjebak dirinya. "Saya enggak berani menyatakan konspirasi atau apa," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo DKI Jakarta Iik Karunia, mengakui jumlah CCTV di kawasan itu memang terbatas. Dia akan meminta provider-provider yang bekerja sama dengan instansinya untuk menambah pengadaan unit-unit CCTV di Jakarta.

"Jadi gini, CCTV itu masih terbatas di kawasan sana, dan ini rencananya mau penambahan dari teman-teman provider. Kalau Kominfo, CCTV ya kita akui memang masih terbatas," kata Iik saat dihubungi.

Sebenarnya, kata Iik, di sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan terdapat CCTV. Namun, dia menduga permasalahan jangkauan ke lokasi, yakni samping kantor Kementerian ESDM menjadi penyebab kejadian itu tidak terekam CCTV.

Petugas lapangan

Ahok tidak mau disalahkan perihal Jakarta yang masih tergenang banjir. Anak buahnya kena damprat dan jadi sasaran. Seperti saat Ahok bicara soal genangan air di underpass Pasar Gembrong, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Laporan yang diterima Ahok, genangan itu dikabarkan karena pompa di kawasan itu tidak aktif akibat digigit tikus. Mendengar alasan bawahannya itu, Ahok heran dan geram. Sebab, alasan yang sampaikan anak buahnya itu tidak logis. Dia bahkan bertanya, tikus sebesar apa yang bisa memutus kabel hingga membuat pompa tidak aktif.

"Kasus Gembrong agak aneh. Kenapa kerendem pasti pompa mati, kenapa mati, dia jawabnya digigit tikus kabelnya. Kalau digigit tikus kan enggak bisa lihat CCTV. Makanya saya dateng, dia pikir saya enggak dateng," kata Ahok.

Setelah mendapat laporan itu, Ahok diketahui langsung meninjau lokasi underpass Pasar Gembrong menuju Kampung Melayu itu. Setibanya di lokasi, Ahok kembali dibuat kesal.

Ketika ditanya soal penyebab pompa mati karena kabel digigit tikus, petugas di lapangan justru berkelit dengan alasan lain, yakni kabel pompa tersebut terbalik dipasang karena teknisi yang merawat kabel pompa tersebut tidak menguji kembali kabel yang sudah diperbaiki.

Pejabat Dinas PU

Saat masih menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku kecewa lantaran pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak bekerja secara serius.

Ahok mengatakan Sudin PU Jakarta Timur terbukti tidak melakukan langkah antisipasi banjir. Dia mencontohkan salah satunya tidak berjalannya proyek sodetan yang terhubung dengan Kanal Banjir Timur (KBT).

"Kenapa sih seluruh timur itu enggak bikin sodetan, enggak bikin gorong-gorong. Kamu gali selokan juga kebuang ke sana. Lewatin jalan ya tutup. Itu hampir enggak dikerjakan. Sodetan juga kalau Sudin yang lama juga buntu. Ya saya enggak tahu ini korupsi atau main, makanya kami copot," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (14/11/2015).

Di samping itu, Ahok juga mengeluhkan solusi yang ditempuh dinas PU dalam mengatasi banjir. Menurut dia, cara Dinas PU meninggikan jalan bukan langkah yang tepat.

"Kalau tergenang atasi sumber airnya kan. Kalau dia lebih rendah dari laut ya pasang pompa gitu loh. Harusnya digali, bukan meninggikan jalan. Kalau meninggikan jalan mau dikejar sampai mana?" terang dia.

Atas hal itu, Ahok terpaksa melakukan pemecatan dan penurunan pangkat beberapa pejabat di lingkungan Dinas PU. Dia menilai banyak pejabat Dinas PU yang bekerja terlalu berorientasi proyek.

"Jadi memang saya lihat otaknya enggak mau menyelesaikan masalah, cuma proyek," ungkap Ahok.