Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dampak Penerapan PSBL Jakarta Dianggap Tidak Jelas

Dampak Penerapan PSBL Jakarta Dianggap Tidak Jelas Kota Tua Bersiap Menyambut New Normal. ©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta fase III berakhir hari ini. Namun, DKI masih menjadi provinsi dengan catatan kasus Covid-19 tertinggi.

Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) dipilih Pemprov DKI sebagai jalan alternatif menuju tatanan normal baru di tengah peningkatan kasus. PSBL berlaku di 62 RW yang tersebar di sejumlah kelurahan dan kecamatan.

Langkah tersebut dinilai kurang tepat bahkan tidak efektif. Epidemiolog Universitas Indonesia dr Syahrizal Syarif mengatakan rencana PSBL di beberapa RW yang bertujuan menekan laju penularan virus Corona tidak jelas tolak ukurnya.

Orang lain juga bertanya?

"Jika sekedar PSBB di tingkat RW ya dampaknya tidak jelas dan tidak terukur," kata Syahrizal, Kamis (4/6).

Terlepas dari istilah PSBB atau PSBL, menurut Syahrizal ada tiga faktor utama yang harus dipatuhi untuk menekan laju penularan virus Corona yaitu jumlah pertemuan per satuan waktu seperti menutup sekolah, melarang orang berkumpul, mengurangi probabilitas penularan dengan mencuci tangan mengenakan masker dan hindari bertemu orang yang sakit, terakhir adalah tes cepat.

"Kalau model PSBB, orang dilarang keluar rumah saja, boleh bepergian asal memenuhi syarat, dampaknya enggak jelas," tandasnya.

Harap DKI Tiru Banjar

Ia berharap penanganan Pemprov DKI bisa meniru karantina di Banjar Kabupaten Bangli. Sebanyak 2.600 warga dikarantina ketat, tidak diperbolehkan keluar masuk karantina, namun kebutuhan makan terpenuhi dengan diberi makan tiga kali sehari oleh dapur umum Kodim Bangli.

Setiap harinya, kata dia, suhu tubuh warga dicek, dan dilakukan tes cepat.

"Ini meniru apa yang dilakukan di sebuah desa di Vietnam," ujarnya.

Secara terpisah, anggota DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan PSBL harus diikuti dengan kesiapan petugas keamanan untuk mengawasi secara ketat.

"Sudah tahu, tapi kebijakan itu baru akan efektif apabila dibarengi dengan pengawasan yang sangat ketat," kata Gembong.

Ketua Fraksi PDIP itu menyebut PSBL akan sia-sia apabila pengawasan masih longgar seperti saat ini. Dia meminta Satpol PP hingga hansip dilibatkan untuk menertibkan warga yang tidak patuh protokol kesehatan, terutama di zona merah.

Gembong yakin dengan melibatkan petugas disiplin maka PSBL akan lebih efektif. "Saya punya keyakinan adanya petugas akan jauh lebih efektif untuk menggerakkan masyarakat taat dan patuh dengan penerapan protokol kesehatan, dan pada akhirnya hal itu akan menjadi budaya bersih dilingkungan RW tersebut," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat 62 RW Zona merah, berikut daftarnya:

1. RW 07 Kebon Kacang2. RW 09 Kebon Kacang3. RW 12 Kebon Melati4. RW 13 Kebon Melati5. RW 14 Kebon Melati6. RW 02 Petamburan7. RW 04 Petamburan8. RW 06 Kramat9. RW 02 Kampung Rawa10. RW 01 Cempaka Putih Barat11. RW 03 Cempaka Putih Timur12. RW 07 Cempaka Putih Timur13. RW 10 Mangga Dua Selatan14. RW 01 Gondangdia15. RW 02 Cempaka Baru16. RW 07 Pademangan Barat17. RW 10 Pademangan Barat18. RW 11 Pademangan Barat19. RW 12 Pademangan Barat20. RW 14 Pademangan Barat21. RW 17 Sunter Agung22. RW 12 Penjaringan23. RW 17 Penjaringan24. RW 11 Penjaringan25. RW 04 Rawa Badak Selatan26. RW 01 Sukapura27. RW 05 Cilincing28. RW 01 Semper Barat29. RW 09 Semper Barat30. RW 08 Kelapa Gading Barat31. RW 01 Jembatan Besi32. RW 04 Jembatan Besi33. RW 07 Jembatan Besi34. RW 01 Krendang35. RW 06 Krendang36. RW 11 Angke37. RW 03 Pekojan38. RW 07 Duri Utara39. RW 08 Kali Anyar40. RW 12 Tanah Sereal41. RW 03 Kota Bambu Utara42. RW 05 Jatipulo43. RW 04 Palmerah44. RW 05 Maphar45. RW 03 Tangki46. RW 04 Tangki47. RW 01 Grogol48. RW 06 Tomang49. RW 01 Joglo50. RW 05 Srengseng51. RW 02 Pondok Labu52. RW 08 Pondok Labu53. RW 05 Lebak Bulus54. RW 01 Utan Kayu Selatan55. RW 07 Kayumanis56. RW 03 Pondok Bambu57. RW 02 Pondok Kelapa58. RW 04 Kampung Tengah59. RW 03 Batu Ampar60. RW 05 Balekambang61. RW 07 Bidara Cina62. RW 10 Ciracas (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkes Tak Sarankan Penyemprotan Air untuk Mengurangi Polusi Udara
Kemenkes Tak Sarankan Penyemprotan Air untuk Mengurangi Polusi Udara

Penyiraman air untuk mengurangi polusi dinilai tidak efektif jika areanya besar.

Baca Selengkapnya
Ini Bukti Ilmiah Penyemprotan Air di Jalan untuk Tekan Polusi Udara Jakarta
Ini Bukti Ilmiah Penyemprotan Air di Jalan untuk Tekan Polusi Udara Jakarta

Dokter paru berharap pemerintah dapat menganalisis cara-cara yang benar untuk mengatasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Klaim Data Kualitas Udara IQAir Tidak Akurat
Pemprov DKI Jakarta Klaim Data Kualitas Udara IQAir Tidak Akurat

Dinas Lingkungan mengungkapkan, data di situs informasi kualitas udara dunia IQAir tidak akurat.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Tahu Riset di China soal Semprot Air Memperparah Polusi
Heru Budi Tahu Riset di China soal Semprot Air Memperparah Polusi

Heru mengatakan, riset di China tersebut menemukan penyemprotan air malah membuat polusi udara makin parah.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.

Baca Selengkapnya
Warga Jakarta Diimbau untuk Tidak Konsumsi Air Tanah, Ini Alasannya
Warga Jakarta Diimbau untuk Tidak Konsumsi Air Tanah, Ini Alasannya

Hal ini berdasarkan kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Baca Selengkapnya
Benarkah Semprot Air ke Jalan Kurangi Polusi Udara Jakarta, Ini Penjelasan BRIN
Benarkah Semprot Air ke Jalan Kurangi Polusi Udara Jakarta, Ini Penjelasan BRIN

Ada sejumlah catatan yang membuat penyemprotan air ke jalan tak sepenuhnya efektif mengurangi polusi udara.

Baca Selengkapnya
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi

Jakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua PNS WFH, Jakarta Masih jadi Kota dengan Polusi Terburuk Dunia
Hari Kedua PNS WFH, Jakarta Masih jadi Kota dengan Polusi Terburuk Dunia

Sebelumnya, kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Bisakah Kebijakan WFH PNS Tekan Polusi Jakarta?
Bisakah Kebijakan WFH PNS Tekan Polusi Jakarta?

Polusi di Jakarta makin parah dan ini masih menjadi PR pemerintah.

Baca Selengkapnya
Dishub Sebut ASN WFH pada KTT ASEAN Hanya Kurangi 1,69 Kemacetan Jakarta
Dishub Sebut ASN WFH pada KTT ASEAN Hanya Kurangi 1,69 Kemacetan Jakarta

ASN WFH selama KTT ASEAN tidak terlalu mengurangi volume kemacetan di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya