Dampak Wabah Corona, 72.770 Pekerja di DKI Dirumahkan, 16.065 Di-PHK
Merdeka.com - Pemerintah DKI Jakarta melakukan pendataan bagi pekerja yang terdampak pandemi virus corona. Khususnya bagi pekerja yang dirumahkan atau mengalami PHK.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah, mengungkap pihaknya mencatat 11.104 perusahaan dan 88.835 pekerja atau buruh yang sudah memberikan datanya ke Pemprov sampai Sabtu (4/4).
Pendataan Pemprov DKI itu dilakukan melalui tautan bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19, atau unduh form di bit.ly/formulirkartupekerja lalu kirim ke disnakertrans@jakarta.go.id.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Siapa saja yang kena PHK di perusahaan teknologi? Tidak hanya perusahaan kecil, raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Google juga terus mengurangi jumlah karyawan mereka tahun ini, meskipun telah mengumumkan PHK massal tahun lalu.
-
ASN DKI siapa yang diprioritaskan WFH? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Kapan PHK karyawan teknologi mulai terjadi? Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri teknologi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat pada 2024.
"Pendataan sampai hari ini atau 4 April 2020 pukul 24.00," ungkap Andri kepada wartawan, Sabtu (4/4).
Dari data sementara, ada 72.770 pekerja yang dirumahkan dari total 9.096 perusahaan di DKI. Sementara, pekerja dan buruh yang mengalami PHK terdapat 16.065 dari 2.008 perusahaan.
Data yang dihimpun Disnakertrans DKI itu akan diserahkan ke pemerintah pusat melalui Kemenko Bidang Perekonomian. Adapun pemerintah pusat memiliki kebijakan percepatan dan perluasan implementasi program Kartu Prakerja dengan pelatihan keterampilan kerja serta pemberian insentif bagi pekerja yang diPHK dan pekerja yang dirumahkan tetapi tak menerima upah (unpaid leave).
Andri mengatakan, di DKI Jakarta diberikan kuota oleh pemerintah sebanyak 1.646.541. Sementara, apakah bisa tetap mendata setelah tanggal 4 April, dia mempersilakan masyarakat tetap menginput. Apakah diterima karena sudah lewat batas waktu, itu kebijakan kementerian yang menetapkan aturan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah PHK pada Januari-Juni 2024 naik 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca SelengkapnyaData Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaPengangguran di jJakarta sudah mencapai 7 ribuan orang.
Baca Selengkapnya7.649 Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (KPK) di DKI Jakarta selama Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca Selengkapnya48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca SelengkapnyaPPKS yang terjangkau dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBI BD) 1 atau 2 terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnya