Follow
Dapat opini WDP, Ahok diminta segera jawab hasil audit BPK
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyampaikan hasil audit pada laporan keuangan Pemprov DKI 2014 dengan opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Atas hasil itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, diwajibkan memberi respons.
Batas waktu pemberian laporan tersebut yakni pada 6 September 2015.
"Wajib, jadi 70 item temuan itu harus dijawab untuk ditindaklanjutin, itu wajib hukumnya 60 hari," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional, Yudi Ramdan Budiman, saat konfrensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (8/7).
-
Kapan Petisi 50 dibacakan di DPR? Tepat pada tanggal 13 Mei 1980, petisi ungkapan keprihatinan itu dibacakan di depan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk meyakini para wakil rakyat untuk meminta penjelasan apa maksud dari pernyataan sang presiden.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kapan hak angket akan digulirkan? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Kapan PKB akan menentukan dukungan untuk Anies? Huda mengatakan, PKB menunggu Anies sampai pendaftaran bakal calon gubernur pada 27 Agustus. PKB sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mengusung mantan gubernur Jakarta periode 2017-2022. 'Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa,' ujarnya.
-
Kapan putusan MK mengenai Pilpres? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
"Bentuk laporan dokumen aset dan perencanaan belanja modal pemprov harus dijawab dari hasil laporan kami," imbuh dia.
BPK, kata dia, belum menemukan adanya dugaan korupsi dalam laporan audit keuangan Pemprov DKI. Sebab, BPK harus menunggu hasil laporan dari Pemprov DKI.
"BPK sesuai standar ada potensi akan melakukan pendalaman, wajar dengan pengecualian sekitar Rp 340 triliun hanya beberapa aset belanja modal dan lain-lain," kata dia.
Selain itu, dia membantah mengaudit harga sayur mayur yang dibeli oleh mantan Bupati Belitung Timur ini. Pasalnya, uang negara wajib untuk dilakukan pemeriksaan laporan keuangan.
"Dimaksud detil kayak dia harus menyerahkan bukti kalau dia keluarkan, satu rupiah dikeluarkan uang negara harus diaudit," kata dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya
Ahok di mata Said Abdullah adalah sosok pemimpin yang bekerja dengan sangat baik selama memimpin Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku ditugaskan untuk membantu PDIP dalam pemenangan pilkada.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca Selengkapnya