Dari Jenderal Unggung sampai Jokowi bertekad bubarkan FPI

Merdeka.com - Front Pembela Islam (FPI) melakukan demonstrasi di Gedung DPRD DKI hingga Balai Kota Jakarta. Mereka masih ngotot melarang keras Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi gubernur menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang tak lama lagi akan dilantik menjadi presiden.

Namun demo FPI itu justru berakhir ricuh. Ratusan massa FPI yang awalnya berada di sekitar Jalan Kebon Sirih langsung anarkis. Setelah berorasi sekitar 30 menit, mereka tiba-tiba kompak melempari batu ke dalam area gedung hingga memakan belasan korban termasuk anggota polisi.

Aksi mereka tak lantas didiamkan oleh polisi begitu saja. Kepolisian ibu kota yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya langsung menerjunkan kapoldanya. Tak tanggung-tanggung, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono langsung memberi komando ribuan anggotanya untuk mengepung markas besar FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

Unggung tak sendiri, dia ditemani Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno dan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hendro Pandowo. Mereka masuk ke dalam rumah Ketua FPI Habib Rizieq untuk mencari dalang kerusuhan demo ricuh itu.

Usut punya usut soal Unggung, Kapolda Metro Jaya yang baru dilantik ini memang terbilang sungguh berani langsung mengambil keputusan untuk mengepung markas FPI. Bahkan dia memutuskan untuk turun sendiri ke jalan untuk memastikan semuanya cepat kondusif.

Terakhir, polisi juga pernah mengepung markas FPI di Petamburan pada 2008 silam terkait aksi kekerasan di Monumen Nasional (Monas). Pengepungan itu langsung melibatkan ratusan personel Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

Pada awal masa menjabat Kapolda Metro Jaya, Unggung memang berjanji akan memberantas premanisme dan judi dari ibu kota. Selain itu, Unggung juga mengaku lebih suka melakukan pendekatan secara humanis dalam menangani sebuah kasus, meski dia bekas Kepala Brigadir Mobil (Brimob) Polri.

Kini Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan 21 tersangka. Puluhan orang itu terbukti melakukan tindakan anarkis saat demo FPI anti-Ahok kemarin. Sementara itu polisi masih memburu salah satu anggota FPI bernama Habib Novel, yang diduga menjadi dalang kerusuhan.

Jenderal Unggung tak cuma sekali mengatakan keinginannya untuk membubarkan FPI. Namun sudah berkali-kali.

Berikut mereka-mereka yang pernah berujar akan membubarkan FPI, seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Jumat (10/10):

Jenderal Unggung sudah 2 kali rekomendasikan FPI dibubarkan

Kapolda Metro Jaya, Unggung Cahyono mengaku telah memberikan rekomendasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membubarkan ormas anarkis termasuk Front Pembela Islam di Jakarta."Itu kewenangan Mendagri, kita cuma rekomendasi saja, kita sudah rekomendasi 2 kali, tapi hasilnya belum keluar" ujar Unggung saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/10) kemarin.Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Rikwanto mengatakan bahwa Habib Novel akan ditahan. Polisi menemukan demonstrasi FPI yang berakhir ricuh itu adalah aksi yang terencana. Polisi pun menemukan barang bukti berupa kayu, batu dan kotoran hewan.Rikwanto menambahkan Novel dituduh melanggar pasal 160 tentang penghasutan, pasal 170 dikarenakan bersama-sama melakukan pengeroyokan, serta pasal 214 karena melawan petugas yang sah. Akibat perbuatannya itu, Novel diancam dengan hukuman 7-8 tahun penjara.

Ahok ingin semua ormas anarkis termasuk FPI dibubarkan

Front Pembela Islam (FPI) belakangan ini berupaya menjegal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hal ini, Ahok mengatakan seharusnya semua ormas anarkis dibubarkan dan dimusnahkan dari Indonesia, termasuk FPI."Prinsip saya, semua ormas anarkis dan ormas yang ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945 harus dibubarkan dan dihilangkan dari republik ini," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (6/10) lalu.Ahok juga menginginkan siapa otak yang membiayai aksi demo yang dilakukan oleh FPI beberapa waktu lalu ditangkap."Kalo untuk pembubaran tanya ke pihak kepolisian, mungkin Pak Kapolda yang akan mengembangkan, tapi saya mencari tahu siapa aktor intelektualnya siapa, dan siapa yang biayain, orang ini yang seharusnya ditangkap," ucap mantan Kader Partai Gerindra tersebut.Ahok menegaskan bahwa pihak Polda Metro Jaya memiliki kinerja yang bagus dan sudah mempunyai benang merah dalam kasus ini sehingga diharapkan mampu terselesaikan dengan baik."Pihak Polda kan pasti sudah tahu siapa-siapa orangnya, mereka kan punya intel, pasti sudah tahu lah siapa orangnya," ujar Ahok.

Jokowi ingin Jakarta aman

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap FPI tidak melakukan hal-hal yang membuat suasana menjadi kacau."Saya kira rakyat ingin melihat Jakarta itu dingin adem ayem. Negara ini juga ingin lihat itu," kata Jokowi.Capres terpilih ini menilai demo ricuh yang dilakukan oleh FPI di DPRD DKI bertentangan dengan isi konstitusi. Menurutnya, sudah jelas tertulis dalam UU jika Gubernur mundur secara otomatis wakilnya yang menggantikan."Apalagi, itu sudah konstitusinya sudah jelas. Kalau gubernur mundur yang mengganti wakil gubernur," tutupnya.

Ruhut minta Mendagri bubarkan FPI

Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) bentrok dengan ribuan warga Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Konflik dipicu karena warga marah dengan aksi sweeping yang dilakukan FPI saat Ramadan.Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan, Undang-undang Ormas sudah harus diberlakukan. Menurutnya, polisi harus tegas menindak tegas segala tindakan Ormas yang melanggar hukum."Jadi dengan keluarnya UU Ormas, dikaitkan dengan tindak pidana hukum kita, polisi tidak perlu lagi sungkan, yang terlibat perlu dihukum seberatnya," jelas Ruhut saat dihubungi wartawan, Jumat (19/7) lalu.Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri juga harus bertindak tegas membina Ormas yang melanggar hukum. Dia meminta agar FPI dapat segera dibubarkan."Mendagri juga sebagai pembina politik harus tegas, kalau (FPI) berlaku seperti ini harus dibubarkan," imbuhnya.Politikus Demokrat menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga tak perlu ragu untuk membubarkan Ormas yang melanggar hukum seperti FPI."Jangan ragu-ragulah, kita negara hukum," tandasnya.