Data di KPK terakhir 2011, Sumarsono ngaku tiap tahun lapor LHKPN

Merdeka.com - Transparansi kepemimpinan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono tengah menjadi sorotan. Setelah tak mau ungkap dana operasional sebagai Plt gubernur DKI, kini Sumarsono disebut sudah lama tak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) ke KPK.

Penelusuran merdeka.com, Senin (19/12), nama Sumarsono memang beberapa kali terdaftar dalam LHKPN di situs resmi KPK. Namun sayang, laporan LHKPN tersebut terakhir diperbarui pada 2011 lalu.

Saat itu, Sumarsono menjabat sebagai asisten deputi pengelolaan lintas batas negara, deputi bidang pengelolaan batas wilayah negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kemendagri. Sebelum ini, Sumarsono juga pernah melaporkan LHKPN di KPK pada tahun 2006 saat menjabat sebagai direktur usaha ekonomi masyarakat pada Ditjen Pemberdayaan masyarakat dan desa di Depdagri.

LHKPN Sumarsono di KPK ©2016 Merdeka.com/kpk.go.id

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sumarsono membantah belum melaporkan LHKPN. Dia meminta hal itu langsung dicek ke Ditjen otonomi daerah Kemendagri.

"Dicek saja dulu ke sana, dicek di Ditjen otda. Otomatis tiap tahun ada, masa enggak ada. Ndak berani lah," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/12).

Sebelum menjadi Plt Gubernur DKI, Sumarsono juga pernah menjabat sebagai Plt Gubernur Sulawesi Utara pada 2015 lalu. Di Kemendagri, Sumarsono menjadi pejabat eselon 1 yang menduduki posisi Dirjen Otonomi daerah.

Dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya. Penyelenggara negara dimaksud adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak cuma pejabat tinggi negara seperti presiden, menteri dan anggota dewan yang wajib melaporkan LHKPN. Direksi BUMN, Bani Indonesia, pimpinan perguruan tinggi negeri, jaksa hingga pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga wajib melaporkan LHKPN ke KPK.

Kemudian, terdapat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh jajaran PNS/ASN juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan, secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V.