Datangi DPRD DKI, para nelayan tolak reklamasi pantai Jakarta Utara

Merdeka.com - Para Nelayan Tradisional Teluk Jakarta dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berencana melakukan aksi demo di DPRD DKI pada siang ini. Mereka menolak pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) oleh lapisan legislatif dan eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita akan aksi nanti sama kawan-kawan yang lain. Karena hujan jadi ditunda nunggu reda," ujar Kepala Pengembangan Hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Martin Hadiwinata saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/2).

Menurut Martin, aksi penolakan tersebut bertepatan dengan agenda rapat paripurna pengesahan Raperda (RZWP3K) dan (RTR) oleh DPRD DKI. Ia juga tetap melakukan aksi tersebut meski rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dikabarkan ditunda pada Selasa (1/3) besok.

"Kita tetap aksi, masih nunggu teman-teman yang lain datang. Akan ada sekitar 10 mobil," kata Martin.

Dia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus memperhatikan nasib para nelayan yang sudah lama berhuni di Jakarta Utara. Mereka menolak untuk direlokasi ke Kepulauan Seribu yang jauh dari mata pencaharian untuk mencari ikan.

"Pemerintah berjanji membuat poros maritim tetapi nelayan direlokasi ke tempat bukan pelabuhan," kata dia.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana melakukan reklamasi pantai di Jakarta Utara. Rencananya reklamasi akan dilakukan untuk membangun 17 pulau di pesisir utara Jakarta dan akan dibangun oleh beberapa perusahaan pengembang.

Perusahaan tersebut yaitu PT Muara Wisesa Samudera satu pulau; PT Pelindo menggarap satu pulau; PT Manggala Krida Yudha satu pulau; PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebanyak empat pulau; PT Jakarta Propertindo dua pulau; PT Jaladri Kartika Ekapaksi satu pulau; PT Kapuk Naga Indah lima pulau; dan dua pulau lainnya masih belum dilirik investor.