Demi jaga APBD, Ahok rela tidak ikut kampanye Pilgub

Merdeka.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan bakal calon petahana di Pilgub DKI Basuki Tjahaja Purnama wajib cuti dari jabatan gubernur selama masa kampanye. Ahok sapaan Basuki mengaku lebih memilih untuk tidak ikut kampanye ketimbang harus cuti selama tiga bulan.

"Makanya saya bilang kalau enggak mau kampanye boleh enggak? Kan itu diatur ditafsirkan kalau kamu mau kampanye, harus cuti, dan cutinya enggak boleh on off on off," kata Ahok di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (21/6).

Menurut Ahok, aturan yang mengharuskan petahana cuti cukup menyulitkan kerjanya sebagai gubernur. Terutama, tugas dalam menjaga APBD DKI. Apalagi, bulan November hingga Januari adalah masa pembahasan APBD DKI tahun 2017.

"Lah kalau kita mau jaga APBD, kalau boleh saya lebih pilih tidak kampanye daripada cuti. Kenapa? Berarti nanti saya cuti, mulai November, tiga bulan pas masa kampanye," jelasnya.

Jika aturan itu mengharuskan cuti, Ahok takut pembahasan anggaran tidak dikawal dengan baik. Ditambah, apabila pelaksana tugas gubernur tidak jujur atau tidak berani melawan DPRD saat pembahasan anggaran, justru akan penyusunan anggaran akan kacau lantaran banyak indikasi anggaran siluman.

"Sekarang kalau bahas APBD 2017, kalau datang Plt kalau dia enggak jujur atau kalau dia enggak jujur atau kalau dia jujur enggak berani melawan DPRD saya tidak terpilih pun saya sampai Oktober loh 2017, begitu saya masuk lagi yang disusun kacau balau," tegas dia.

Dia pun mengaku tak masalah tidak bisa melakukan kampanye dan mensosialisasikan program yang dibuat asalkan APBD DKI aman dan disusun secara akuntabel.

"Enggak usah sosialisasi gue mau jaga APBD, saya sudah bilang kok saya tidak ikut saja saya rela mending duitnya dijaga," tandas dia.

Mantan politisi Gerindra ini menilai dulu aturan ini dibuat agar petahana seperti dirinya tidak menggunakan fasilitas yang didapat sebagai gubernur untuk proses kampanye.

"Namanya juga petahana ya enggak? Dulu kan kalau mau ikut kampanye harus cuti takut dia pakai fasilitas, dipaksa cuti terus. Lah kalau orang enggak mau kampanye gimana? Boleh enggak?," pungkasnya. (mdk/dan)