Follow
Demi kurangi macet, Ahok berniat bangun rusun buat anggota TNI-Polri
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana membangun rumah susun bagi anggota TNI-Polri. Lokasi yang dipilih adalah lahan milik TNI atau Polri dengan alasan lebih aman dan tak perlu ada campur tangan dengan mafia tanah.
"Karena target kami 50 ribu per tahun kan susah cari daerah. Nah salah satu yang paling aman adalah bangun di atas lahan TNI-Polri. Toh anggota TNI-Polri selama ini menyewa rumah juga di luar," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Senin (23/5).
Ahok menyadari banyak anggota TNI Polri banyak tinggal di daerah pinggiran. Alhasil, mereka yang menggunakan kendaraan pribadi ikut menyumbang kemacetan. Dengan dibangun di atas lahan milik TNI-Polri, Ahok yakin kemacetan dapat diminimalisir.
-
Dimana TNI-Polri melakukan patroli? 'Patroli ini kami lakukan agar personel TNI-Polri dapat menyampaikan woro-woro terkait kamtibmas secara door to door dengan menyambangi rumah warga, sekaligus membagikan sedikit bantuan sembako,'
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Di mana operasi TNI AL berlangsung? Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada III TNI Angkatan Laut menggelar Operasi Siaga Tempur Laut di perairan Papua dan Maluku yang melibatkan sejumlah kapal perang dan pasukan dari Korps Marinir serta Komando Pasukan Katak (Kopaska).
-
Dimana markas besar Polri? Kemudian, Kepala Kepolisian Negara kala itu Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo bikin kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
"Hampir semua TNI-Polri punya kendaraan. Dia tinggal di pinggiran, tiap hari datang, ini juga menyumbang kemacetan. Nah kalau bisa bangun di dalam, berarti menekan biaya sewa di luar, dan menekan kemacetan," klaim Ahok.
Meski begitu, lanjut Ahok, dana pembangunan rusun untuk TNI Polri ini belum ditentukan apakah akan masuk dalam APBN, APBD tahun 2017 atau menggunakan dana CSR dari swasta.
"Kami akan mulai coba di APBD dikeluarkan, RKPD itu. Jadi nanti ada biaya dari APBN, APBD, juga dari pengembang kewajiban itu atau CSR. Dengan cara seperti itu kita bangun apa jadi jelas," terang mantan politisi Gerindra ini.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca Selengkapnya
AHY menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca Selengkapnya
“Jadi kami di TNI sebenarnya banyak dihabiskan waktu untuk menyelesaikan tanah karena banyak sekali tanah tanah TNI yang bermasalah"
Baca Selengkapnya
Nusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca Selengkapnya
Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat.
Baca Selengkapnya
Janji ini sebagai upaya realisasi tiga juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Ara akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca Selengkapnya
Sehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca Selengkapnya
Karyoto mengharapkan dibukanya markas polisi dan TNI sebagai tempat penitipan tersebut masyarakat yang ingin berpegian ke luar kota merasa aman dan nyaman.
Baca Selengkapnya
Menurut AHY, mafia tanah menyebabkan kerugian negara menjadi banyak. Selain itu, rakyat juga menderita akibat mafia tanah ini.
Baca Selengkapnya