Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demi transparansi, Jokowi wajibkan Pemprov pasang poster APBD

Demi transparansi, Jokowi wajibkan Pemprov pasang poster APBD Jokowi APBD. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempresentasikan contoh poster APBD Tahun 2013 yang akan ditempel di tingkat provinsi hingga RT/RW. Hal itu untuk menunjukkan transparansi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kemarin kan ada yang tanya-tanya terus, sekarang sudah rampung. Ini posternya," ujar Jokowi sambil nunjukin poster di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/3).

Mantan wali kota Solo ini menunjukkan salah satu contoh poster anggaran yang ditunjukan yakni APBD untuk kecamatan Grogol-Petamburan, Jakarta Barat. Jokowi mengatakan, dalam poin-poin di poster itu dipaparkan secara detail soal APBD dan penggunaannya.

"Ini juga dijelasin secara detail. Ini yang contoh tingkat provinsi (sambil tunjukin poster besar). Unggulannya berapa miliar-miliar. Ini yang tingkat kecamatan, kecamatan Petamburan terus kelurahannya yang sampai Grogol. Jadi kelurahan ada, kecamatan ada, provinsinya ada. Apa sih yang akan dikerjakan tahun ini," jelasnya.

Jokowi mengaku warga Jakarta bisa mengontrol dan mengawasi pembangunan di DKI Jakarta. Jika ada penyimpangan, maka warga dapat langsung melaporkan ke Pemprov DKI. Bisa lewat website punya Pemprov DKI, jakarta.go.id dan melalui Short Message Service (SMS) ke nomor telepon yang tertera dalam poster.

"Kan ada, ini ini ya informasi lebih lanjut dapat dilihat di ini (sambil nunjuk tulisan website). Kemudian SMS ke nomor ini (sambil nunjuk angka nomor telepon di poster)," tuturnya.

Jokowi menginstruksikan setiap kecamatan dan kelurahan harus memasang poster tersebut. "Ya yang telah dicetak harusnya langsung dipasang," tegasnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Penampakan Alat Peraga Kampanye yang Masih Mengumuhkan Wajah Jakarta
FOTO: Penampakan Alat Peraga Kampanye yang Masih Mengumuhkan Wajah Jakarta

Polda Metro Jaya mendorong masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar aturan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Minta Warga Lapor Ke MK Jika Terjadi Kecurangan: Jangan Cuma Teriak-Teriak Curang
VIDEO: Jokowi Minta Warga Lapor Ke MK Jika Terjadi Kecurangan: Jangan Cuma Teriak-Teriak Curang

Presiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu

Baca Selengkapnya
Ingat, Waktu untuk Lapor SPT Tahunan Tinggal 5 Hari Lagi
Ingat, Waktu untuk Lapor SPT Tahunan Tinggal 5 Hari Lagi

Ditjen Pajak akan terus membuka layanan di luar kantor terkait dengan hari libur ataupun pada hari Minggu.

Baca Selengkapnya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
Catat Tata Tertib dan Alur Penanganan Lapor Mas Wapres, Ini Berkas yang Harus Disiapkan
Catat Tata Tertib dan Alur Penanganan Lapor Mas Wapres, Ini Berkas yang Harus Disiapkan

Selain datang langsung tanpa diwakili, pelapor juga harus membawa berkas yang diperlukan.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Gibran soal Blusukan Tempel Stiker Ganjar dan Jokowi di Rumah Warga Solo
Penjelasan Gibran soal Blusukan Tempel Stiker Ganjar dan Jokowi di Rumah Warga Solo

Gibran blusukan Tempel Stiker Ganjar dan Jokowi di Rumah Warga Solo

Baca Selengkapnya
Kata PDIP soal Baliho Jokowi-Ganjar
Kata PDIP soal Baliho Jokowi-Ganjar

PDIP akan lebih banyak menghadirkan sosok Jokowi pada diri Ganjar Pranowo di tengah-tengah masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pengamat soal Data 6 Juta NPWP Bocor: Marak karena Belum Diterapkan Sanksi
Pengamat soal Data 6 Juta NPWP Bocor: Marak karena Belum Diterapkan Sanksi

UU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.

Baca Selengkapnya
Istana Wapres: Aduan di Lapor Mas Wapres Bersifat Rahasia, Identitas Tidak Boleh Diketahui
Istana Wapres: Aduan di Lapor Mas Wapres Bersifat Rahasia, Identitas Tidak Boleh Diketahui

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura menyatakan seluruh laporan yang diterima di program Lapor Mas Wapres adalah laporan rahasia

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Klaim Speaker di Lampu Lalu Lintas Efektif Tertibkan Pemotor
Pemprov DKI Klaim Speaker di Lampu Lalu Lintas Efektif Tertibkan Pemotor

Yayat mengatakan melalui pengeras suara, timnya mengingatkan terkait pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan.

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak

Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

Baca Selengkapnya