Demi transparansi, Jokowi wajibkan Pemprov pasang poster APBD
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempresentasikan contoh poster APBD Tahun 2013 yang akan ditempel di tingkat provinsi hingga RT/RW. Hal itu untuk menunjukkan transparansi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Kemarin kan ada yang tanya-tanya terus, sekarang sudah rampung. Ini posternya," ujar Jokowi sambil nunjukin poster di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/3).
Mantan wali kota Solo ini menunjukkan salah satu contoh poster anggaran yang ditunjukan yakni APBD untuk kecamatan Grogol-Petamburan, Jakarta Barat. Jokowi mengatakan, dalam poin-poin di poster itu dipaparkan secara detail soal APBD dan penggunaannya.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Apa yang bisa dilakukan oleh warga Jombang melalui IG Pj Bupati? 'Saya menyadari waktu dan tenaga pastinya ada batasnya untuk bisa menjangkau layanan bagi seluruh warga masyarakat Jombang. IG Saya terbuka untuk dikirimi pesan, saran, nasihat dan masukan terkait untuk kebaikan dan pembangunan Kabupaten Jombang. Bisa lah untuk Dumas Informal,' ungkap Pj Bupati yang alumnus S2 Psikologi UI ini.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
"Ini juga dijelasin secara detail. Ini yang contoh tingkat provinsi (sambil tunjukin poster besar). Unggulannya berapa miliar-miliar. Ini yang tingkat kecamatan, kecamatan Petamburan terus kelurahannya yang sampai Grogol. Jadi kelurahan ada, kecamatan ada, provinsinya ada. Apa sih yang akan dikerjakan tahun ini," jelasnya.
Jokowi mengaku warga Jakarta bisa mengontrol dan mengawasi pembangunan di DKI Jakarta. Jika ada penyimpangan, maka warga dapat langsung melaporkan ke Pemprov DKI. Bisa lewat website punya Pemprov DKI, jakarta.go.id dan melalui Short Message Service (SMS) ke nomor telepon yang tertera dalam poster.
"Kan ada, ini ini ya informasi lebih lanjut dapat dilihat di ini (sambil nunjuk tulisan website). Kemudian SMS ke nomor ini (sambil nunjuk angka nomor telepon di poster)," tuturnya.
Jokowi menginstruksikan setiap kecamatan dan kelurahan harus memasang poster tersebut. "Ya yang telah dicetak harusnya langsung dipasang," tegasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Metro Jaya mendorong masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar aturan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak akan terus membuka layanan di luar kantor terkait dengan hari libur ataupun pada hari Minggu.
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaSelain datang langsung tanpa diwakili, pelapor juga harus membawa berkas yang diperlukan.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaGibran blusukan Tempel Stiker Ganjar dan Jokowi di Rumah Warga Solo
Baca SelengkapnyaPDIP akan lebih banyak menghadirkan sosok Jokowi pada diri Ganjar Pranowo di tengah-tengah masyarakat.
Baca SelengkapnyaUU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.
Baca SelengkapnyaTenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura menyatakan seluruh laporan yang diterima di program Lapor Mas Wapres adalah laporan rahasia
Baca SelengkapnyaYayat mengatakan melalui pengeras suara, timnya mengingatkan terkait pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan.
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca Selengkapnya