Deretan Pejabat Pemprov DKI Diturunkan Jabatannya oleh Anies Baswedan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak besar-besaran jajaran Pemprov DKI. Anies merotasi 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI, Jumlah tersebut terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 274 administrator atau eselon III dan 836 pengawas atau eselon IV.
Anies Baswedan menjelaskan alasan pencopotan dan penurunan pangkat 15 pejabat setara kepala dinas karena faktor kinerja dan penyerapan yang rendah. "Juga pelaksanaan program serapan, Jadi kita ingin melakukan reform secara lengkap. Salah satu cara reform adalah dengan mendapatkan pemimpin yang tepat di bidangnya," kata Anies.
Berikut ini pejabat Pemprov DKI yang diturunkan jabatannya oleh Anies Baswedan:
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Kenapa Anies Baswedan jadi menteri? Kesungguhannya dalam memajukan sektor pendidikan terwujud ketika Jokowi memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
-
Apa tanggapan Anies soal kenaikan pangkat Prabowo? Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan merespons kenaikan pangkat istimewa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Anies hanya mengucapkan selamat.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Apa yang membuat elektabilitas Anies turun? Menurut Saifullah Yusuf, elektabilitas Prabowo terus naik dan Anies turun karena cawapres Muhaimin dan PKB tidak efektif mendulang suara.
-
Kenapa Anies tidak jadi diusung di Jabar? Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu (28/8). Hingga Kamis (29/8) sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.Pengurus PDIP di Jabar sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Ia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.'Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,' kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.
Copot Kadis Sumber Daya Alam dan Kepala BPBUMD
Anies Baswedan mencopot dua pejabat setingkat kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta. Kedua nama tersebut yakni Kepala Dinas Sumber Daya Air, Teguh Hendarwan dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Yurianto.
Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Chaidir mengatakan Teguh Hendarwan distafkan menjadi pelaksana pada Biro Tata Pemerintahan. Kendati begitu, dia enggan menjelaskan secara detail alasan Teguh dicopot dari jabatannya.
"Terkait kinerja," kata dia.
Sedangkan untuk Yurianto, Chaidir menyatakan Yurianto menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Karena rotasi itu, dia menyebut Yurianto tidak akan menerima tunjangan jabatan struktural.
Yani Wahyu
Yani Wahyu Purwoko harus turun pangkat dari sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.
Pangkat Yani turun dari eselon II-a menjadi eselon II-b. Saat masih menjadi Kepala Satpol PP, Yani pernah tersandung masalah hukum dengan dilaporkan anak buahnya atas tuduhan penganiayaan.
Isnawa Adji
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji dirotasi menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Isnawa juga harus turun dari eselon II-a ke eselon II-b.
Isnawa menerima jika dirinya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jaksel. Dia juga mengakui penyerapan anggaran di Dinas LH kurang optimal. "Memang di Dinas LH penyerapan tidak optimal dan ada satu dua hal," kata Isnawa.
Jupan Royter
Jupan Royter yang tadinya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah (BPBD), kini menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Jabatan Jupen juga turun dari eselon II-a menjadi eselon II-b.
Jabatan Kosong
Imbas dari rotasi besar-besaran Anies, terdapat beberapa pos jabatan kosong. Di antaranya, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Direktur Utama Rumah Sakit Pasar Rebo, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI.
Untuk jabatan yang kosong, Anies mengatakan akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Dia menyebut hal itu bukan masalah karena posisi-posisi kosong saat ini tengah dilelang.
"Jadi kita ingin melakukan reform secara lengkap. Salah satu cara reform adalah dengan mendapatkan pemimpin yang tepat di bidangnya. Karena itu kenapa Plt supaya kita bisa melakukan promosi terbuka. Kalau tidak ada Plt kita tidak bisa melakukan promosi terbuka," kata Anies.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies-Cak Imin akan menyampaikan gagasan dalam pertarungan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaAnies menjawab mengenai persoalan hukum yang masih tebang pilih hanya tajam ke bawah.
Baca SelengkapnyaMantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaTito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca SelengkapnyaHampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.
Baca SelengkapnyaPercepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca SelengkapnyaTigor mengungkap sederet program Anies yang dianggap banyak kegagalan
Baca SelengkapnyaAnies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, masih banyak pegawai pemerintahan yang gaji bulanannya terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaTujuh pejabat tersebut dilantik pada Kamis, 28 November 2024 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya