Follow
Di APBD, anggaran 4 dinas & sekretariat DPRD DKI naik signifikan
Merdeka.com - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Perda APBD DKI Jakarta tahun 2017. Dalam Perda itu, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sekretariat DPRD DKI mendapatkan dana tambahan dari usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).
Dari data resume Perda APBD DKI 2017 yang diperoleh merdeka.com, Rabu (21/12), setidaknya ada lima dinas yang memperoleh kenaikan cukup signifikan dari usulan, revisi hingga disetujui antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Sekretariat DPRD juga mendapatkan penambahan anggaran yang cukup tinggi.
Misalnya, Dinas Bina Marga awalnya dirancang mendapatkan Rp 2.693.664.682.813, kemudian direvisi oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Soni menjadi Rp 2.539.936.118.983. Kemudian dibahas di DPRD dan diketok menjadi Rp 2.784.138.392.705. Total kenaikan anggaran di Dinas Bina Marga dari revisi yang diusulkan Pemprov DKI hingga dibahas dan disetujui oleh DPD DKI yakni Rp 244.202.273.767.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 5? Fatimah Tania Nadira Alatas adalah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari dapil 5, yang mencakup Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
Kemudian Dinas Tata Air, awalnya dirancangan mendapat Rp 1.165.758.937.949, kemudian direvisi menjadi Rp 1.152.464.217.012 dan disetujui oleh DPRD jadi Rp 1.438.654.259.005. Kenaikan anggaran dari revisi hingga disetujui DPRD yakni Rp 286.190.041.993.
Dinas Pertamanan dan Pemakaman juga mendapatkan kenaikan anggaran. Dari semula diusulkan Rp 270.888.809.345 direvisi oleh Soni menjadi Rp 268.952.425.625 kemudian disetujui oleh DPRD menjadi Rp 658.542.769.286. Total kenaikan capai Rp 389.590.343.661.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga dapat kenaikan yang tinggi. Ahok mengusulkan Rp 201.750.553.969, kemudian direvisi oleh Soni menjadi Rp 201.037.231.969, setelah dibahas bersama DPRD akhirnya disetujui menjadi Rp 412.256.940.519. Total kenaikan anggaran Rp 211.219.708.550.
Sekretariat DPRD DKI juga mendapatkan dana tambahan. Semula dirancangan versi Ahok, sekretariat hanya mendapat Rp 100.133.883.034, kemudian dinaikkan sedikit oleh Soni sedikit menjadi Rp 100.797.658.783, setelah dibahas di DPRD DKI, disahkan menjadi Rp 143.615.667.751. Total kenaikan anggaran Rp 43.481.784.717.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.
Baca Selengkapnya