Di APBD DKI, perbaikan kolam DPRD Rp 500 juta, jasa sopir Rp 4 M

Merdeka.com - APBD DKI 2017 telah diketok oleh DPRD DKI Jakarta setelah dibahas bersama Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Salah satu anggaran yang menjadi perhatian yakni sekretariat dewan senilai Rp 143 miliar lebih.

merdeka.com memperoleh rincian anggaran dalam APBD DKI 2017, termasuk kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan sekretariat DPRD DKI beserta nominal anggarannya.

Untuk penyediaan jasa makanan dan minuman, DPRD DKI menganggarkan Rp 11.020.320.450. Sementara penyedia jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor dialokasikan Rp 2.280.504.804.

Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas DPRD DKI Jakarta mendapatkan Rp 3.699.506.160. Anggota dewan juga tak perlu mengeluarkan kocek untuk sekedar memeriksakan kesehatan di dokter. Sebab sudah memiliki anggaran yang dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 1.378.000.000.

Menariknya, ada sejumlah mata anggaran yang tidak diusulkan pemerintah namun masuk dan disahkan dalam APBD DKI 2017 tersebut. Salah satunya penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780.

Bukan hanya itu saja yang tak diusulkan pemerintah DKI tapi masuk dalam anggaran. Penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD juga masuk dengan nilai cukup fantastis yakni Rp 4.302.870.680. Begitu juga, perbaikan buat rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi masuk dalam APBD DKI, dengan nilai Rp 1.443.117.109.

Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Yuliandi hingga kini belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Kemarin (21/12), Yuliandi mengangkat telepon, namun meminta dihubungi lagi karena sedang berkendara. Sayang, ketika dihubungi lagi, selalu ditolak atau direject.

Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang mengaku khawatir dengan pembahasan APBD DKI 2017 ini. Terlebih, anggaran senilai Rp 70 triliun lebih ini dibahas dalam waktu singkat oleh Plt Gubernur DKI Sumarsono.

"Memang pembahasan anggaran kali ini terkesan begitu cepat kilat ya. Di satu sisi baik itu kalau prosesnya semua benar dan semua mata anggaran dicermati cepat, itu tentu saja baik, sehingga proses alokasi anggaarn nanti akan cepat," kata Salang saat dihubungi merdeka.com, Kamis (22/12).

Namun Salang tak yakin, jika Sumarsono mampu mencermati anggaran yang begitu banyak. Dia sangsi, jika Sumarsono menguasai setiap mata anggaran, apalagi tak ada protes sama sekali dari DPRD DKI.

"Tetapi mempelajari dokumen anggaran itu tidak mudah, dengan anggaran yang begitu besar, pertanyaannya apakah betul Plt pelajari dengan cermat anggaran itu. Maksudnya, kalau itu dipelajari dengan cermat, maka bisa menghindari duplikasi anggaran, anggaran di-markup, lalu proyek yang pemborosan, kaya gitu-gitu apakah ini sudah dicermati atau tidak. Kalau sudah dicemati hebat sekali," jelas dia.

Sementara terkait adanya anggaran yang tidak diusulkan pemerintah, seperti pemeliharaan kolam capai Rp 500 juta dan perbaikan rumah Ketua DPRD DKI senilai Rp 1 M, namun disahkan, menurut dia, itu bisa saja terjadi. Artinya, kata dia, Plt Gubernur DKI merasa tidak ada masalah dengan usulan DPRD itu.

"Asumsi dasar anggaran sudah diserahkan ke DPRD, maka di pemeintah sudah dianggap selesai, kalau ternyata misalnya proses pembahasan ada tambahan anggaran di luar yang diusulkan, pemerintah bisa mengajukan keberatan. Tapikan ini tidak terjadi, sudah diketok, artinya pemerintah tidak ada masalah, DPRD juga tidak masalah," jelas dia.

"Bisa saja diduga ada banyak tambahan anggaran proyek diusulkan sudah masuk di anggaran, Plt tidak mencermati dengan sangat detail, karena memang saya tidak yakin, Plt cermati secara detil dengan waktu secara singkat, Plt berani sekali," pungkasnya.