Follow
Digeruduk warga, Ahok tegaskan tetap bongkar Kalijodo
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok menanggapi santai demonstrasi yang dilakukan warga Kalijodo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Ahok menilai permintaan dialog yang terus didorong warga tidak akan mempengaruhi rencana Pemprov DKI menertibkan kawasan itu.
"Enggak apa-apa demo. Depan juga demo. Semua juga demo. Terus mau ngapain? Kamu mau dialog 2 tahun, 20 tahun sama saja kok," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/2).
Dia memastikan akan tetap menertibkan kawasan lokalisasi itu bila rusun telah siap. Sebagai gantinya, Pemprov DKI menyediakan 400 unit rusun yang terbagi di dua lokasi yakni Rusun Marunda dan Rusun Pulogebang.
-
Di mana Kalijodo berada? Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menemukan lapak jualan yang padat, bangunan retak, hingga sampah yang menggunung.
-
Siapa yang mengubah Kalijodo? Hingga pada tahun 2014, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyulap Kalijodo menjadi RTH dan RPTRA.
-
Mengapa Kalijodo diubah? Kawasan Kalijodo sebelumnya dikenal sebagai sarang judi dan prostitusi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang dibangun di Kalijodo? Hingga pada tahun 2014, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyulap Kalijodo menjadi RTH dan RPTRA.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
"Sekarang pernyataannya, ini tanah negara. Kan saya sudah bilang dari awal, selama rusunnya siap, saya akan terus tertibkan," tegasnya.
Ahok menegaskan langkah yang dilakukan Pemprov DKI adalah penertiban. Alasannya, karena pihaknya ingin menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta yang dinilai masih minim.
"Ini kan penertiban. Sekarang gini, misalnya pemerintah membutuhkan membuat jembatan atau dermaga yang enggak bisa pindah ke tempat lain, dalam UU penguasaan tanah, kamu hak milik kamu saja, tetap kita ambil," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca Selengkapnya
Hotel Sultan kini kembali menjadi hak milik negara.
Baca Selengkapnya
Menteri AHY akan menertibkan kawasan Puncak Bogor dari bangunan liar tak berizin.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca Selengkapnya
Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal
Baca Selengkapnya
Ahok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
PPK GBK telah melakukan langkah persuasif meminta PT Indobuildco untuk mengosongkan Hotel Sultan yang telah habis masa hak guna bangunan (HGB).
Baca Selengkapnya
Baliho bergambar Ganjar terpaksa diturunkan karena dipasang tanpa izin.
Baca Selengkapnya