Di mata Ahok, PNS DKI suka main politik apalagi jelang pilgub
Merdeka.com - Jelang Pilgub DKI Jakarta tahun depan, calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku banyak mendapat serangan. Dia merasa banyak pihak mencoba menjatuhkannya dari segala penjuru.
Dikatakannya, serangan yang muncul tak hanya dari lawan politik dan ormas. Namun PNS DKI juga dituding ingin menjatuhkannya.
"Oh pasti, termasuk PNS dalam juga yang biasa main kan enggak senang," kata Ahok, sapaan Basuki, saat berbincang dengan merdeka.com di ruang kerjanya di Balai Kota Jakarta, Senin (31/5).
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Siapa yang menolak menjadi PNS? Samad mengungkapkan bahwasanya sang ibu memintanya menjadi PNS, namun ia menolak.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Bagaimana Golkar menanggapi Anies di Pilgub DKI? 'Mau turun pangkat lagi dari capres menjadi cagub lagi gitu. Jadi saya kira tentu ini harus dipikirkan,' tegas dia.
-
Kenapa Golkar pertanyakan Anies maju di Pilgub DKI? 'Tapi tentu kan kita tahu bahwa majunya seseorangan menjadi kepala daerah itu kan harus mendapatkan dukungan dari partai politik, pertanyaannya adalah tentu dari partai mana gitu ya,' kata Ace, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).
-
Mengapa seleksi Akpol NTT dikritik? Menurut Ombudsman NTT Darius Beda Daton, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Namun dia menilai jika Catar Akpol NTT diisi orang luar, untuk apa seleksi dilakukan di sini.'Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,' ujarnya, Sabtu (6/7).
Dia menilai aneh jika ada yang menyebut dirinya tak merangkul PNS. Ahok juga heran bila dituding telah memperlakukan PNS dengan tidak sepantasnya hanya karena cara kerja dan gaya bicaranya.
"Itu risiko, sekarang kalau kinerja kamu buruk, rugiin berapa rakyat. Terus dibilang ke saya, kamu enggak fair. Di mana enggak fairnya saya? Padahal kita ingetin terus, sampai pakai (teguran) yang halus," ungkapnya.
Dia mengambil contoh kasus Rustam Effendi, mantan wali kota Jakarta Utara. Ahok mengaku sering menegur Rustam untuk beberapa pekerjaan yang tak beres. Termasuk keputusan Rustam memperpanjang izin tinggal pengusaha pabrik engsel di kawasan Kalijodo yang saat itu hendak ditertibkan.
"Bukannya kasih SP 1, malah buat perjanjian dengan yang punya pabrik engsel pintu untuk 3 bulan enggak bongkar, saya bilang lu gila, saya panggil ke ruangan saya, terkadang saya jadi pelajari satu hal, lu ngomong sama dia yang baik-baik, tapi enggak pernah direkam, tapi pas keluar seolah-olah kita potong dia," beber Ahok.
"Kamu bisa bayangin enggak, gudangnya begitu besar, menyalahi aturan semua di kalijodo, langgar jalur hijau, yang lain semua ku ratain, terus punya dia enggak, karena perjanjian Rustam, Enggak bisa. Pasti diembuskan, rakyat ditindak, yang bos-bos enggak," sambungnya.
Contoh kasus lain yang dianggap menjatuhkannya, ketika PNS seolah tak menjelaskan pada warga soal kebijakan yang diambil Ahok. Dia mengaku dapat cerita, saat wali kota Jakarta Timur bertemu dengan warga, kemudian diprotes dan menyebut Ahok tukang gusur.
Saat itu, si wali kota bukan menjelaskan penggusuran juga dilakukan pada rumah warga saja, tapi seluruh bangunan yang melanggar.
"Pernah enggak mereka ngomong, bukan minta bela ya, sampaikan yang benar. Itu di Jatinegara ruko 15 dia gusur, bersertifikat zaman Belanda, orangnya datang ke saya kok, saya bilang enggak ada pilihan karena Ciliwung tambah sempit dan airnya nekuk di pojokan, makanya harus kami tinggiin di pojokan. Saya bilang tetap bongkar, karena saya enggak ketemu tempat masuk alat, ada enggak yang tulis? tulisnya punya China, keturunan China, itu yang ditulis, ada enggak yang tulis itu punya pengusaha. Dari ini kita lihat artinya PNS kita main politik," ujarnya.
Meski demikian, dia yakin tak semua PNS berprilaku demikian. Dia yakin masih banyak PNS yang benar-benar bekerja dengan baik tanpa kepentingan apa pun.
"Tidak semua PNS jelek, makanya saya tunjuk Heru jadi wakil saya, saya mau mempertontonkan tidak semua PNS buruk," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaBasuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca SelengkapnyaNetralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaNetralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaPengamat Politik Adi Prayitno mengunggah komentar, terkait panas-dingin hubungan PKS dan Anies yang tampak pecah kongsi di Pilgub Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaViral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.
Baca SelengkapnyaKetentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 2 Tahun 2022.
Baca SelengkapnyaWalaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaMenurut Bobby, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumut 2024.
Baca Selengkapnya