Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di mata Ahok, PNS DKI suka main politik apalagi jelang pilgub

Di mata Ahok, PNS DKI suka main politik apalagi jelang pilgub Ahok hadiri acara Indonesia bebas rabies. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Jelang Pilgub DKI Jakarta tahun depan, calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku banyak mendapat serangan. Dia merasa banyak pihak mencoba menjatuhkannya dari segala penjuru.

Dikatakannya, serangan yang muncul tak hanya dari lawan politik dan ormas. Namun PNS DKI juga dituding ingin menjatuhkannya.

"Oh pasti, termasuk PNS dalam juga yang biasa main kan enggak senang," kata Ahok, sapaan Basuki, saat berbincang dengan merdeka.com di ruang kerjanya di Balai Kota Jakarta, Senin (31/5).

Dia menilai aneh jika ada yang menyebut dirinya tak merangkul PNS. Ahok juga heran bila dituding telah memperlakukan PNS dengan tidak sepantasnya hanya karena cara kerja dan gaya bicaranya.

"Itu risiko, sekarang kalau kinerja kamu buruk, rugiin berapa rakyat. Terus dibilang ke saya, kamu enggak fair. Di mana enggak fairnya saya? Padahal kita ingetin terus, sampai pakai (teguran) yang halus," ungkapnya.

Dia mengambil contoh kasus Rustam Effendi, mantan wali kota Jakarta Utara. Ahok mengaku sering menegur Rustam untuk beberapa pekerjaan yang tak beres. Termasuk keputusan Rustam memperpanjang izin tinggal pengusaha pabrik engsel di kawasan Kalijodo yang saat itu hendak ditertibkan.

"Bukannya kasih SP 1, malah buat perjanjian dengan yang punya pabrik engsel pintu untuk 3 bulan enggak bongkar, saya bilang lu gila, saya panggil ke ruangan saya, terkadang saya jadi pelajari satu hal, lu ngomong sama dia yang baik-baik, tapi enggak pernah direkam, tapi pas keluar seolah-olah kita potong dia," beber Ahok.

"Kamu bisa bayangin enggak, gudangnya begitu besar, menyalahi aturan semua di kalijodo, langgar jalur hijau, yang lain semua ku ratain, terus punya dia enggak, karena perjanjian Rustam, Enggak bisa. Pasti diembuskan, rakyat ditindak, yang bos-bos enggak," sambungnya.

Contoh kasus lain yang dianggap menjatuhkannya, ketika PNS seolah tak menjelaskan pada warga soal kebijakan yang diambil Ahok. Dia mengaku dapat cerita, saat wali kota Jakarta Timur bertemu dengan warga, kemudian diprotes dan menyebut Ahok tukang gusur.

Saat itu, si wali kota bukan menjelaskan penggusuran juga dilakukan pada rumah warga saja, tapi seluruh bangunan yang melanggar.

"Pernah enggak mereka ngomong, bukan minta bela ya, sampaikan yang benar. Itu di Jatinegara ruko 15 dia gusur, bersertifikat zaman Belanda, orangnya datang ke saya kok, saya bilang enggak ada pilihan karena Ciliwung tambah sempit dan airnya nekuk di pojokan, makanya harus kami tinggiin di pojokan. Saya bilang tetap bongkar, karena saya enggak ketemu tempat masuk alat, ada enggak yang tulis? tulisnya punya China, keturunan China, itu yang ditulis, ada enggak yang tulis itu punya pengusaha. Dari ini kita lihat artinya PNS kita main politik," ujarnya.

Meski demikian, dia yakin tak semua PNS berprilaku demikian. Dia yakin masih banyak PNS yang benar-benar bekerja dengan baik tanpa kepentingan apa pun.

"Tidak semua PNS jelek, makanya saya tunjuk Heru jadi wakil saya, saya mau mempertontonkan tidak semua PNS buruk," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Baca Selengkapnya
Ahok Sempat Ditawari Masuk PSI Usai Bebas Penjara: Saya Tolak
Ahok Sempat Ditawari Masuk PSI Usai Bebas Penjara: Saya Tolak

Ada asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.

Baca Selengkapnya
Pesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya
Pesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya

Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024

Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

Baca Selengkapnya
Ahok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua
Ahok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua

Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua

Baca Selengkapnya
Saat Berbohong dan Ingkar Janji jadi Perkara Biasa dalam Pilkada, Hari Ini Kawan Besok Lawan
Saat Berbohong dan Ingkar Janji jadi Perkara Biasa dalam Pilkada, Hari Ini Kawan Besok Lawan

Pengamat Politik Adi Prayitno mengunggah komentar, terkait panas-dingin hubungan PKS dan Anies yang tampak pecah kongsi di Pilgub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Viral ASN Boyolali Diperintah Pilih Ganjar, PDIP: Kita Bagaimana Beri Instruksi PNS?
Viral ASN Boyolali Diperintah Pilih Ganjar, PDIP: Kita Bagaimana Beri Instruksi PNS?

Viral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.

Baca Selengkapnya
Menpan Azwar Ingatkan PNS Harus Netral Saat Pemilu, Bisa Dipidana Jika Melanggar
Menpan Azwar Ingatkan PNS Harus Netral Saat Pemilu, Bisa Dipidana Jika Melanggar

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 2 Tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Ahok: Secara Prinsip, Sulit PDIP untuk Mendukung Anies Baswedan
Ahok: Secara Prinsip, Sulit PDIP untuk Mendukung Anies Baswedan

Walaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menanti Pertarungan Panas Ahok Melawan Bobby Mantu Jokowi di Pilgub Sumut
VIDEO: Menanti Pertarungan Panas Ahok Melawan Bobby Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Menurut Bobby, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya