Dianggap gagal, ribuan massa demo desak Menteri Yasonna mundur
Merdeka.com - Ribuan pengunjuk rasa yang tergabung dalam akar rumput PPP menggelar aksinya di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Pendemo mendesak agar Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mundur dari jabatannya.
Pasalnya, Yasona dinilai tak mampu menjalankan tugasnya sebagai menteri sesuai dengan hukum dan undang-undang. Melalui orasinya, Marwan anggota militan PPP dari Tangerang mengatakan Yasonna tidak sepatutnya menjalankan tugas hanya cenderung terhadap politik bukan dengan hukum.
"Menteri yang gagal dalam melaksanakan fungsinya, identik dengan politik sehingga terjadi keonaran," kata Marwan di depan Gedung KemenkumHAM, Senin (25/4).
-
Mengapa Yasonna menekankan pentingnya kinerja baik dan profesional? Mengembalikan kepercayaan publik itu tidaklah mudah, maka pertahankan dan terus tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan berkinerja baik, beretika, profesional serta berintegritas,“ ujar ayah dari empat orang anak ini.
-
Kenapa Yasonna pastikan tak ada rencana dwi kewarganegaraan? Yasonna memastikan tidak ada rencana menerapkan dwi kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly menyampaikan, jika pemerintah tidak mengkaji wacana memperbolehkan warga negara Indonesia (WNI) bisa memiliki dua kewarganegaraan.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Siapa yang mengabaikan moral di dunia politik? 'Orang-orang, tanpa memandang usia atau ideologi, lebih bersedia terlibat dalam perilaku dan penilaian yang tidak bermoral jika perilaku tersebut berada dalam ranah politik,' kata Hull.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
Selain itu, dia juga menyampaikan agar Yasonna segera melakukan keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan PPP hasil muktamar Jakarta. Ditambah lagi, setelah meninggalnya kader PPP di Yogyakarta Didin Sumaryanto saat sedang pawai tabligh akbar PPP.
Menurut Marwan, meninggalnya Didin merupakan akibat keacuhan Yasona terhadap keputusan MA nomor 601.
"Saudara kami, Didin, meninggal di Jogja, ini semua karena Yasonna tidak patuhi putusan MA nomor 601. Ini baru di Jogja, kalau Yasonna tidak mau taati putusan MA tidak mungkin tidak aksi kami akan lebih besar lagi," lanjutnya.
Meski adanya aksi demo PPP hari ini di depan Gedung KemenkumHAM, arus lalu lintas tetap lancar. Terpantau sekitar belasan bus mengangkut para demonstran untuk melakukan unjuk rasa. Sambil membawa poster yang menuntut MenkuHAM segera laksanakan putusan MA nomor 601, tidak lupa para pengunjuk rasa ini juga membawa keranda mayat.
Nantinya aksi ini juga disertai dengan teatrikal sebagai bentuk rasa kekecewaan PPP hasil muktamar Jakara terhadap MenkumHAM, Yasonna Laoly. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas panas cekcok dengan pengurus PKB.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan semua keputusan ada di tangan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Baca SelengkapnyaYasonna mengatakan, Megawati sebagai mantan presiden paham betul pergantian reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden.
Baca SelengkapnyaYaqut menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres bermulut manis.
Baca Selengkapnya"Membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari tindakan notaris yang tidak profesional," kata Yasonna
Baca SelengkapnyaJaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aksi ini dilakukan merespon syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa, 21 November 2023.
Baca SelengkapnyaYenny Wahid menyebut bansos yang diberikan anggap saja sedekah dan sedekah tak wajib untuk memilih paslon tersebut.
Baca SelengkapnyaRombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca SelengkapnyaSalah satunya Menkumkam Yasonna Laoly yang digantikan oleh Supratman Andi Atgas, politisi Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca Selengkapnya