Dianggap tak beradab & rusak iklim pemerintahan, Ahok didesak mundur

Merdeka.com - Wakil Sekjen DPP PAN Ahmad Yohan menilai mundurnya Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi merupakan kepanikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap tekanan politik.

Dia menyebut bahwa Ahok seperti membabi buta, menyeruduk siapapun yang ada di depannya. Ahok tidak saja menciptakan iklim politik di Jakarta yang keruh, tapi juga telah menciptakan destabilisasi dalam iklim birokrasi pemerintahan di Pemda DKI Jakarta.

"Sikap Ahok memfitnah wali kotanya sendiri, telah menciptakan blok-blok konflik yang rentan berakibat pada destabilisasi di tubuh birokrasi Pemda DKI. Kalau Ahok ingin sekali mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, sebaiknya mundur dari jabatannya saat ini, dari pada merusak iklim pemerintahan DKI," kata Yohan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/4).

‎Yohan mengungkapkan tudingan politik oleh Ahok yang dialamatkan pada wali kota Jakarta Utara berpihak pada Yusril Ihza Mahendra, merupakan bukti kepanikan Ahok atas kegagalannya memitigasi banjir Jakarta. Dia menduga Ahok mulai paranoid dengan kondisi politik yang ada di sekitarnya.

"Kompensasi dari rasa takut atau paranoid itu, acap kali dilakukan Ahok dengan menyalahkan siapa pun yang ada di depan matanya. Mulai dari menyalahkan BPK dalam hasil audit rumah Sakit Sumber Waras, menyalahkan Menteri KP Susi, dalam kasus pembajakan kewenangan reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta, menyalahkan Kemendagri terkait serapan APBD DKI 0 persen pada kuartal I 2016, hingga menyalahkan wali kota Jakarta Utara dalam kejadian terendamnya Jakarta Utara akibat banjir beberapa waktu lalu. Ini sikap kekanak-kanakan yang ditunjukkan Ahok," bebernya.

Yohan menjelaskan bahwa Jakarta Utara itu bukan daerah otonom, sebagaimana daerah-daerah lain di luar DKI Jakarta. Jakarta Utara itu wilayah administratif yang berada di bawah perintah langsung gubernur Jakarta.

"Ahok terkesan ingin dilihat bersih tanpa dosa, lantas menyalahkan bawahan. Hal hal itu acap kali dipertontonkan Ahok di ruang publik. Ini menunjukan Ahok tidak beradab dalam praktek pemerintahan dan politik," tuturnya.

Idealnya menurut Yohan, di tengah melunjaknya temperatur politik pilkada DKI Jakarta ini, Ahok justru harus menunjukkan sikap politik yang cerdas, bermartabat dan mendidik publik. Tidak gelisah, panik dan grasak-grusuk dalam menyikapi keadaan.

"Dalam kasus Sumber Waras, Reklamasi teluk Jakarta, serapan APBD 0%, hingga banjir yang menggenangi Jakarta beberapa waktu lalu, mestinya disikapi Ahok secara objektif. Bukan sebaliknya seperti saat ini, menjadikan bawahan sebagai deterjen untuk membersihkan dirinya serta mengatrol citra politik murahan," ungkapnya.

"Sebaiknya Ahok banyak belajar tentang adab politik dan berpemerintah. Atau sebaiknya lempar handuk saja deh dari kontestasi politik Jakarta saat ini. Lebih baik mundur dari pada menjadi destroyer yang tiap harinya menampilkan gaya politik dan pemerintahan yang tak beradab‎," imbuhnya.