Digaji dengan dana operasional, tim Ahok bantah dapat bayaran dari swasta

Merdeka.com - Tim mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab sindiran yang disampaikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Di mana mantan Rektor Paramadina itu mengatakan, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dibiayai oleh non APBD atau oleh pihak swasta.

Melalui akun Instagram @timbtp, tim Basuki menuliskan, tidak pernah ada dana swasta yang digunakan untuk menggaji staf Gubernur DKI Jakarta selama mantan Bupati Belitung Timur itu menjabat. Semua pembayaran dilakukan menggunakan dana Operasional Gubernur.

"Kami selama di Balai Kota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama Pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 Wali Kota dan 1 Bupati," tulis akun tersebut pada Selasa (21/11).

Tim Basuki atau akrab disapa Ahok menambahkan, uang operasional tersebut juga digunakan untuk kegiatan sosial. Di mana membantu masyarakat untuk mengambil ijazah, kursi roda dan kegiatan lainnya.

"Renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah (termasuk masjid dan gereja), serta menambah honor untuk para OB dan cleaning service yang bekerja di sekitar kantor gubernur. Setiap ada kelebihan uang operasional pun dikembalikan ke kas daerah," tutup Tim Ahok.

Sebelumnya, Anies juga merencanakan akan menggabungkan TGUPP dengan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP). Dan alangkah baiknya mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan Jakarta dibiayai sepenuhnya oleh APBD.

"Kami yakin dengan cara seperti ini tidak ada ketergantungan kepada pihak swasta, untuk membiayai staf gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan," ungkap.

Dengan menggunakan dana dari APBD pertanggungjawabannya menjadi jelas dan transparan. Karena jika terus dibiayai oleh pihak swasta itu tidak sesuai dengan good government. (mdk/fik)