Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan sepeda saat berangkat kerja ke Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/1).
Dilarang berkendara, PNS DKI gowes sepeda ke kantor
Jokowi ahok
Gubernur DKI Jakarta mewajibkan seluruh PNS yang bekerja di lingkungan Pemrov DKI untuk tidak mempergunakan kendaraan pribadinya pada hari Jumat, minggu pertama setiap bulan.
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat konvoi bersama berangkat kerja menuju Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/1).
Sejumlah sepeda milik Pegawai Negeri Sipil di tempat di parkiran khusus sepeda di halaman kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/1).
Sejumlah sepeda milik Pegawai Negeri Sipil di tempat di parkiran khusus sepeda di halaman kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/1).
Sikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaPuluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.
Baca SelengkapnyaSelama masa aktif menjabat, peserta memiliki kewajiban membayar iuran sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, membuka usaha dapat memberikan penghasilan berlipat dibanding ASN dengan gaji standar.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaUntuk cuti sakit yang lebih dari satu hari, PNS diwajibkan untuk membuat permohonan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Baca SelengkapnyaPemerintah Hong Kong akan memberlakukan pembatasan penggunaan aplikasi WhatsApp bagi pegawai negeri sipil saat menggunakan komputer.
Baca SelengkapnyaRini juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga instrumen hukum untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.
Baca SelengkapnyaPasar Rumput akan diprioritaskan untuk para guru dan pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat menunjukkan slip gaji sebagai syarat.
Baca SelengkapnyaProses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
Baca SelengkapnyaJodi Mahardi menyampaikan hak dan aturan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenko Marves akan tetap dipenuhi.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Prabowo, ada rencana untuk menambah jumlah kementerian menjadi 46, yang sebelumnya hanya 34.
Baca Selengkapnya