Dinas Gulkarmat Beranggaran Rp131 M, PSI Soroti Minimnya Upaya Pencegahan Kebakaran

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Fraksi PSI menyoroti jumlah kebakaran yang terjadi di Jakarta selama 2021 yaitu 1.224 kasus. Jatah anggaran yang didapat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) sebesar Rp131 miliar pada APBD 2022 pun dinilai tidak signifikan terhadap upaya pencegahan kebakaran.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad mengatakan, anggaran Rp131 miliar di luar biaya internet, listrik, dan gaji pegawai.

"Ini fenomena di tengah pandemi yang menyedihkan. Kebakaran menjadi kejadian bencana yang harus benar-benar dipikirkan secara matang. Ada 1000 lebih kasus kebakaran di Jakarta. Ini menjadi catatan penting,” katanya di rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta saat membahas dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2022, Jumat (29/10).

Orang lain juga bertanya?

Dia menilai Pemprov DKI Jakarta tidak serius menangani tingginya kasus kebakaran di Jakarta. Pada dokumen KUA-PPAS yang diserahkan contohnya, belum terlihat adanya peningkatan dalam program untuk menyelesaikan masalah kebakaran ini.

“Pihak eksekutif, selalu menjawab kegiatan untuk penanganan kebakaran sudah dianggarkan. Tapi masalahnya bukan pada ada-tidaknya anggaran, tapi cukup-tidaknya anggaran tersebut, dan efektif-tidaknya anggaran tersebut mengurangi bencana kebakaran di Jakarta,” jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan penyelesaian bencana kebakaran dengan sangat matang, dan jangan cepat berpuas dalam penanganan kebakaran saat ini. Idris juga telah menugaskan masing-masing anggota legislatif Fraksi PSI Jakarta untuk memperjuangkan kecukupan anggaran serta program prioritas penanganan kebakaran, seperti penambahan pos pemadam kebakaran di 27 kelurahan rawan kebakaran di Jakarta yang belum mempunyai pos damkar, penyediaan APAR,hidran kering di wilayah, edukasi dan sosialisasi dan kegiatan monitring instalasi listrik pemukiman.

"Tingkat kasus kebakaran di Jakarta harus bisa ditekan, bahkan dicegah agar tidak lagi terjadi korban jiwa maupun harta yang merugikan warga Jakarta," pintanya.

(mdk/fik)