Dinas Kesehatan DKI yakin anggaran KJS 2013 tak jebol
Merdeka.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati yakin, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) tak akan membuat APBD DKI jebol. Menurutnya, anggaran KJS sudah ada alokasi tersendiri pada 2013 ini.
Dien menjelaskan, penyerapan anggaran KJS hingga akhir bulan ini telah mencapai 85 persen dari total 1,2 triliun. Alokasi kesehatan sebesar Rp 1,55 triliun dibagi menjadi dua yakni Rp 1,2 triliun untuk KJS dan Rp 355 miliar untuk pembayaran utang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
"Ternyata perkiraan utang Jamkesda lebih tinggi, awalnya kan kita hitung sebesar Rp 355 miliar. Tapi ternyata lebih besar yakni hingga Rp 475 miliar, sehingga kita minta tambahan di ABT (anggaran belanja tambahan) dan sudah disetujui. Sekarang sedang proses pencairan," ujar Dien di Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/10).
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
-
Siapa yang mendukung program JKN di Sumatera Selatan? 'Menindaklanjuti Inpres tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung sepenuhnya Program JKN ini. Kami memastikan agar seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Selatan memiliki perlindungan akan jaminan kesehatan dengan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN,' ungkapnya.
-
Siapa yang mendapat manfaat JKN-KIS? Wanita yang sedang mengisahkan pengalamannya itu adalah Daeng Nurlia. Pada Rabu, 23 Mei 2018, ia berbagi penggalan hidupnya di Istana Negara, karena diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nurlia, yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, hadir sebagai salah satu penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa itu JKN? Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan telah menjadi salah satu kebijakan paling signifikan dalam sektor kesehatan di Indonesia.
-
Dimana JKN diterapkan? Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan Program JKN akan tetap menjadi prioritas, lalu diperbaiki serta disempurnakan agar penerima manfaat tetap sasaran dan memperluas jangkauan.
Ia menambahkan, pihaknya mengajukan anggaran belanja tambahan sebesar Rp 250 miliar untuk menutupi utang Jamkesda. Pengajuan tambahan anggaran tersebut sekarang ini sudah cair.
Pihaknya optimis jika sampai akhir tahun anggaran KJS tidak akan jebol. Terlebih hingga Oktober lalu anggaran yang sudah terserap 85 persen.
"Tapi angka itu terus berjalan, sekarang sudah lebih besar lagi yang terserap," tegasnya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta JKN pada 2022 mencapai 248,7 juta jiwa, naik dibandingkan 2021 yang mencapai 235,7 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPrestasi Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.
Baca SelengkapnyaPencapaian UHC di Provinsi Riau tentu tidak lepas dari komitmen bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.
Baca SelengkapnyaUHC bentuk keseriusan Pemkot Medan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya