Dinas Pertamanan akui ajukan Rp 135 miliar untuk beli pohon
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akui adanya dugaan mark up atau upaya penambahan anggaran dalam pengelolaan dan pengadaan pohon di APBD DKI Jakarta 2014. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar membenarkan adanya anggaran tersebut.
Nandar mengatakan, anggaran pengadaan dan pengelolaan pohon memang diajukan oleh pihaknya. Namun, dia menjelaskan, tidak semua program pembelian tersebut direalisasikan pada tahun 2014.
"Pengajuannya kalau itu memang kami, untuk penghijauan. Tapi banyak yang dibatalkan pelaksanaannya karena waktunya tidak memungkinkan," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/3).
-
Bagaimana jika calon tunggal tak raih 50%? 'Sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu pada 2029,' kata Idham menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (31/8).
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
Dia menambahkan, dari seluruh pengadaan pohon, realisasinya tidak mencapai 50 persen. Bahkan, pada tahun 2015, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta tidak mengajukan pengadaan pohon.
"Enggak ada tahun ini, karena kami mendapatkan banyak pohon penggantian-penggantian, tapi ada sumbangan juga," tutup Nandar.
Sebelumnya, Ahok menduga masih banyak mark up dalam APBD DKI Jakarta 2014 selain Uninterruptible Power Supply (UPS). Dia menduga, mark up juga terjadi dalam anggaran pengelolaan dan pengadaan pohon tahun 2014.
"Banyak yang begitu," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3).
Berdasarkan perhitungan merdeka.com, anggaran tersebut mencapai angka sekitar Rp 135.188.040.658.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, dirinya tidak mengetahui apakah pohon tersebut ditanam atau tidak. Untuk itu pihaknya akan melakukan audit inspektorat.
"Makanya kami banyak sekali perbedaan permainan, belum lagi kontrak-kontrak pada PD Pasar Jaya yang merugikan. BPK bilang gak rugi. Tapi BPKP bilang rugi karena gak ada perjanjian," terangnya.
Mantan politisi Gerindra ini mengatakan, jika ingin menjadi pemimpin di Jakarta harus bersabar. Oleh sebab itu Pemprov DKI menerapkan e-budgeting agar dapat melakukan pengawasan.
"Kami di sini yang penting umur panjang, tahan-tahan, makin lama makin terungkap kok selama kami berani transparan pasti terungkap semua ini. Sistem ini kami bukan berarti gak ada, justru sistem ini tahu kami ada permainan. Kami lock aja," tutup Ahok.
Berdasarkan draf APBD DKI Jakarta 2014 yang diterima merdeka.com, terdapat beberapa anggaran dengan nilai normal, seperti program penanggulangan pohon tumbang dan mati yang diajukan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan nilai Rp 16 juta.
Tetapi siapa yang menyangka, Pemprov DKI Jakarta berhasil meloloskan pengadaan Pohon Mahoni dengan nilai penganggaran mencapai Rp 5 miliar. Bahkan, pengadaan Pohon Ketapang Kencana dengan nilai anggaran mencapai Rp 5 miliar. Kedua program ini diusulkan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Berikut pengadaan pohon dengan angka fenomenal yang telah dirangkum merdeka.com:
1. Pengadaan Pohon Trembesi yang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 5 miliar.
2. Pengadaan Pohon Spathodea yang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 5 miliar.
3. Pengadaan pohon Kamboja Bali yang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 5 miliar.
4. Pengadaan pohon Sikas Botol yang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 5 miliar.
5. Pengadaan pohon Glondogan yang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 5 miliar.
6. Pengadaan pohon Yang Liu? yang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 5 miliar.
7. Pengadaan pohon Baobab yang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 5 miliar.
8. Pengadaan pohon Biola Cantik yang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 5 miliar.
9. Pengadaan pohon Palem Whasingtonyang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 3 miliar.
10. Pengadaan ?pohon Palem Merah yang dianggarkan dalam program milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan nilai Rp 3 miliar.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, anggaran pengelolaan dan pengadaan pohon menghabiskan anggaran sekitar Rp 135.188.040.658. Sedangkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mendapatkan anggaran Rp 2,44 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri LHK Siti Nurbaya meluruskan data yang dipaparkan Capres nomor urut 3, Mahfud Md soal deforestasi pada debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1).
Baca SelengkapnyaPemanasan global dan perubahan iklim mempengaruhi berbagai aspek alam dan kehidupan manusia.
Baca SelengkapnyaMenanam 2.021 pohon bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berkelanjutan, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaMenteri LHK ungkap ada kesalahan dalam paparan data Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca SelengkapnyaPupuk Kaltim terus berupaya untuk mendorong tercapainya Net Zero emission di Indonesia.
Baca Selengkapnya