Dipanggil Polri, Lulung ngaku tak diperiksa tapi dimintai keterangan
Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri kembali memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana kembali diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi 25 pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pemprov DKI Jakarta. Ini merupakan kehadiran kedua Lulung setelah Kamis (30/4) pekan lalu diperiksa Bareskrim terkait kasus UPS.
"Saya bukan diperiksa, tapi saya dimintai keterangan sebagai saksi," kata Lulung di Bareskrim Polri, Senin (4/5).
Lulung menegaskan, dirinya akan mengikuti setiap proses yang berlaku untuk mengungkap kasus korupsi UPS. Lulung mengaku bersedia membantu polisi dalam menangani kasus tersebut.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
"Saya kooperatif. Saya akan membantu polisi," ujar Lulung.
Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso membenarkan bahwa saat ini Lulung diperiksa sebagai saksi kasus korupsi UPS. Budi Waseso memastikan belum ada tersangka dari anggota DPRD DKI Jakarta terkait kasus UPS.
"Statusnya saat ini masih saksi," kata Budi Waseso.
Dia menerangkan hari ini Bareskrim akan memeriksa keterangan pegawai Pemprov DKI Jakarta sebagai saksi terkait kasus UPS. Komjen Budi mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait pemeriksaan anak buahnya tersebut.
"Agendanya hari ini kita memeriksa beberapa saksi. Saya hari ini akan koordinasi dengan Pak Gubernur DKI karena ada beberapa karyawannya yang akan diperiksa sebagai saksi. Sebab beberapa akan meningkat sebagai tersangka. Nantinya mereka akan diperiksa di kantor Pemprov DKI agar tidak mengganggu aktivitas kerja para saksi di sana," tandasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar catatan yang menjelaskan soal kronologi pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaJokowi memanggil kepala kedua lembaga, Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan polemik tersebut
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaPolemik Jampidsus Dikuntit Densus 88, Begini Sikap Jokowi ke Kapolri dan Jaksa Agung
Baca SelengkapnyaKepolisian tidak mengetahui secara pasti status saksi yang dibawa sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum dalam OTT itu.
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.
Baca SelengkapnyaPolda Metro menjamin penanganan kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo dilakukan secara profesional.
Baca SelengkapnyaPolisi menyebut, materi pemeriksaan Kombes Irwan sementara masih seputar peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
Baca SelengkapnyaPengacara Syahrul Yasin Limpo, Jamaluddin Koedoeboen mengklaim bukan kliennya yang melaporkan kasus dugaan pemerasan yang menyeret pimpinan KPK Firli Bahuri itu
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Firli juga tidak memenuhi panggilan Polda Metro karena ada acara di Aceh.
Baca SelengkapnyaHal itu usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca Selengkapnya