Dipangkas miliaran rupiah, RAPBD DKI 2018 malah naik
Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapatkan hantaman keras pada awal kepemimpinannya. Mereka dikritik oleh masyarakat maupun DPRD DKI Jakarta terkait bengkaknya beberapa nomenklatur dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018.
Akhirnya eksekutif dan legislatif melakukan pencoretan terhadap beberapa program. Walaupun sudah memangkas anggaran, ternyata dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan adanya kenaikan di RAPBD DKI 2018 sekitar Rp 6.679.471.281, dari Rp 77.110.685.760.609 menjadi Rp 77.117.365.231.890.
Beberapa anggaran yang sudah dicoret, seperti anggaran untuk perbaikan kolam air mancur DPRD yang sebesar Rp 620 juta dicoret dan dana kunjungan kerja Anggota DPRD di potong Rp 43 miliar. Selain itu anggaran kunker anggota dewan juga ikut dipangkas. Anggaran kunker yang semula mencapai Rp 107 miliar kini menjadi Rp 64 miliar.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
Kemudian dana hibah untuk ormas Laskar Merah Putih dipangkas dari Rp 500 juta menjadi Rp 100 juta dan dana hibah untuk Paguyuban Werdatama Jaya dan yayasan pensiunan provinsi DKI Jakarta juga dicoret.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengatakan, naiknya RAPBD DKI 2018 dikarenakan adanya peningkatan dividen dari beberapa BUMD.
"Pertama dari segi pendapatan, kita sangat optimis terhadap angka yang kita tetapkan. Karena tahun ini laporan BPRD DKI Tahun 2017 melebihi target sekitar Rp 300 miliar. Berdasarkan itu kita akan amat yakin 2018 kita target kan akan tercapai. Pak Maikel sebagai BPKAD itu kekurangan itu diambil dari tambahan dividen BUMD," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah menyepakati APBD 2018.
"Jadi, Alhamdulillah APBD sudah disepakati dan kami terima kasih sekali pada seluruh jajaran dan apresiasi pada ketua DPRD pada ketua fraksi ketua Banggar yang sudah mempermudah masalah ini," katanya.
Anies secara khusus mengapresiasi langkah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi yang dengan tegas mencoret anggaran-anggaran yang tidak perlu. Dia mengaku melakukan komunikasi dengan Pras terkait asal-usul dari anggaran kolam tersebut.
"Tapi sikap pak Pras begitu ketika saya kontak. Pas bicara sama beliau Senin siang. ya udah dihapus saja. Kelihatannya kaya orang punya ikan perlu kolam. Setiap tahun muncul. Kita sudah bereskan itu," ujar Anies.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaNamun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya