Follow
Dipimpin Kemenko Maritim, tim pembahasan reklamasi dibagi tiga
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinasi bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait reklamasi teluk Jakarta. Sejauh ini masih belum ada perkembangan signifikan dari tim pembahasan regulasi pengerukan laut Jakarta tersebut.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Oswar Muadzin mengatakan, dalam rapat terakhir yang dilakukan pekan lalu baru membahas pembagian tugas. Dalam rapat tersebut, diputuskan membagi tiga tim untuk mempercepat bahasan reklamasi di teluk Jakarta.
"Tim pertama mengenai kajian lingkungan, kedua mengenai teknis dan kebijakan reklamasi dan tim ketiga mengenai penyelarasan regulasi. Kalau kami hanya mensupport aja, kan ada sub timnya," jelasnya di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Senin (2/5).
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Apa yang dipastikan oleh Pertamina Patra Niaga? Pertamina Patra Niaga memastikan kebutuhan BBM di sektor penerbangan dan transportasi darat akan terpenuhi dengan baik selama forum berlangsung.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
Tim yang membahas kajian lingkungan hidup akan dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk tim teknis dan kebijakan reklamasi dipimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan tim teknis dan kebijakan reklamasi akan dipimpin Kementerian Hukum dan HAM.
"Ketua dari semua tim ini ya Kemenko Maritim. Kalau Pemprov DKI masuk ke semua tim. Kan kami ada 8 bagian. Ya semua masuk ke dalam. Makanya kami support semua," tutup Oswar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca Selengkapnya
Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.
Baca Selengkapnya
Terdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan semua kantor Kementerian Koordinator dan Kementerian teknis nantinya akan berada di satu kompleks.
Baca Selengkapnya
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menyebutkan ada empat pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan Rosan sebagai menteri investasi yang baru.
Baca Selengkapnya
Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca Selengkapnya
Basuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.
Baca Selengkapnya