Dirusak dan Dibakar Demonstran, Halte Transjakarta Bundaran HI Hari Ini Beroperasi

Merdeka.com - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Sardjono Jhony Tjitrokusumo menyatakan sejumlah halte yang rusak pasca demo Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) sudah dapat digunakan kembali. Salah satunya yakni halte Bundaran HI, Jakarta Pusat.

"Sesuai arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan halte-halte transjakarta akan difungsikan kembali," kata Sardjono dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).

Dia menjelaskan sejumlah halte tersebut belum dapat difungsikan secara total, namun akan digunakan dengan pola minimum operation. Halte Bundaran HI merupakan salah satu dengan kerusakan yang berat.

"Hanya saja, bagi pelanggan yang ingin menggunakan halte ini diarahkan untuk mengakses halte Bundaran HI melalui stasiun bawah tanah MRT Jakarta," ucapnya.

Selanjutnya kata dia, pelanggan akan tetap dilayani dengan sistem pembayaran QR Code maupun kartu elektronik. Namun untuk halte Sawah Besar, Sarinah, Senen arah Pulogadung, dan halte Senen arah Harmoni akan disiapkan pembayaran menggunakan Tap On Bus atau TOB.

"Kami dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama dengan TNI, Polri akan menjaga ketat pergerakan di seluruh area publik termasuk transportasi," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi, mulai 12 - 25 Oktober 2020.

Kata dia, pelaksanaan PSBB transisi berdasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS rujukan Covid-19.

"Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap," kata Anies dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut meminta agar kedisiplinan protokol kesehatan harus tetap tinggi. Sebab hal tersebut untuk mengendalikan mata rantai penularan.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com (mdk/bal)