Disdik Kaget Disebut 25 Sekolah Jakarta Jadi Klaster Penularan Covid-19
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkejut dengan hasil survei Kemendikbudristek terkait 25 sekolah di Jakarta menjadi klaster penularan Covid-19. Kepala Bidang SMP-SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Putoyo mengatakan Dinas Pendidikan akan terlebih dahulu menyisir pendataan yang dilakukan Kemendikbudristek.
Putoyo bahkan mengaku belum ada laporan terkait klaster penularan Covid di sekolah-sekolah Jakarta yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM).
"Belum ada kalau kasus klaster di kami, makanya kami agak kaget mendengar, jadi langsung berkoordinasi dengan Dinkes," ujar Putoyo, Kamis (23/9).
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Apa persentase kasus DBD di Jakarta yang dialami anak SD dan SMP? Ngabila menyatakan, 70 persen kasus yang dirawat mayoritas anak usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Bagaimana cara SD Negeri 20 Palembang menarik siswa baru? Tiga peserta yang tinggal di sekitar sekolah tersebut mendaftar secara offline. Sementara pada saat PPDB sistem online tak satu pun calon siswa yang mendaftar.
Putoyo menuturkan, terkait data klaster penularan di sekolah, Dinas Pendidikan memastikan akan melakukan konfirmasi langsung kepada Kemendikbudristek.
Ia tidak menampik adanya laporan pelajar terkonfirmasi positif Covid-19. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa secara otomatis dianggap sebagai penularan Covid klaster sekolah.
Menurut Putoyo, perlu ada satu pemahaman antara instansi terkait mengenai klaster penularan virus.
"Itu terdata (pelajar terkonfirmasi Covid) tapi kan definisi klaster itu kan dari Dinas Kesehatan sebetulnya harus ada satu kemudian menularkan kepada beberapa itu baru namanya klaster. Kalau cuma ketemu satu (kasus) kan bukan klaster namanya," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan menentukan sebuah klaster penularan Covid perlu telisik mendetil. Ia pun berpendapat, dugaan adanya klaster penularan Covid saat proses pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah perlu dipelajari lebih lanjut.
"Jadi untuk mengatakan apakah itu murni klaster sekolah diperlukan pembuktian tim kami sedang mendalami awal indeksnya dari mana," ucap Widya, Rabu (22/9).
Widya menuturkan, untuk menentukan penularan menjadi sebuah klaster perlu ada kesamaan persepsi antar pejabat atau instansi terkait.
Menyinggung dugaan adanya klaster di sekolah, Widya mengatakan ada kemungkinan pelajar tertular selama di perjalanan dari rumah menuju sekolah atau sebaliknya. Kemungkinan penularan virus juga bisa terjadi saat interaksi di kendaraan umum, mengingat tidak semua pelajar memiliki kendaraan pribadi.
Ia pun tidak menampik, akan ada kasus konfirmasi positif Covid-19 yang terjadi di sekolah.
"Selama PTM berlangsung kasus positif pasti ada, tapi apakah itu murni berasal dari sekolah tentu perlu investigasi lebih intens sehingga bisa kita nyatakan bahwa itu memang klaster," jelasnya.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaporkan terdapat 25 sekolah di DKI Jakarta yang menjadi klaster penularan Covid-19 selama gelaran pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Hal itu terungkap dalam survei Kemendikbudristek terhadap sekolah yang menggelar PTM terbatas per Kamis, 23 September 2021.
Angka itu setara 2,77 persen dari 902 sekolah di Jakarta yang telah mengisi survei.
Kemendikbudristek mencatat ada 227 guru dan tenaga kependidikan serta 241 siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 selama PTM terbatas di DKI Jakarta.
Klaster paling banyak ditemukan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni sebanyak enam sekolah. Kemudian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lima sekolah, Sekolah Dasar (SD) dua sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) empat sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lima sekolah dan Sekolah Luar Bisa (SLB) dua sekolah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Disdik DKI Jakarta sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo.
Baca Selengkapnya13 Orang terlibat kasus katrol nilai itu hasil audit SMPN 19 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek Dikti.
Baca SelengkapnyaData itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaJelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta
Baca SelengkapnyaOrang tua CPDB diimbau tak panik saat melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Baca SelengkapnyaAda data guru honorer yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Baca SelengkapnyaBudi mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sebanyak 57 kepala sekolah untuk melakukan pertemuan.
Baca SelengkapnyaPlh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Ade Afriandi menjelaskan praktik ini dilakukan oleh pihak sekolah. Artinya, siswanya tidak tahu menahu.
Baca SelengkapnyaMasker dianggap bisa melindungi anak-anak dari bahaya polusi.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.
Baca Selengkapnya48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca Selengkapnya“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI
Baca Selengkapnya