Follow
Disentil KPK, M Taufik akui belum pernah serahkan LHKPN
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik angkat bicara terkait permintaan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang agar anggota legislatif melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan ternyata, dia mengakui belum pernah menyerahkan laporan tersebut.
Taufik berjanji akan melaporkan LHKPN paling lambat Juni bersama rekannya sesama anggota legislatif yang lain. Dia mengungkapkan, kesulitan dalam mengisi laporan tersebut, dan ia minta pendampingan dari KPK.
"Pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini kita akan ada pengisian bersama. Ternyata gak mudah juga ngisinya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/5).
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Politisi Gerindra ini mengakui belum pernah mengisi LHKPN. Sebab, dia merasa dirinya bukan pejabat melainkan politisi.
"Saya belum pernah, kan bukan pejabat. Problemnya juga ini kan waktu saya tanya kemarin kesulitan ini ada pendampingan lah dari KPK. Ngisi sendiri belum tentu bisa," imbuhnya.
Apabila nanti ada anggota Dewan yang menolak LHKPN, Taufik mengaku tidak mau ambil pusing. Meski belum melaporkan LHKPN, dia mengaku sudah melaporkan tax amnesty.
"Urusan dia deh, tapi yang jelas udah kita fasilitasi. Minggu lalu kita bertemu KPK di DPRD," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyinggung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Di depan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dia meminta Taufik dan anggota DPRD lain segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada lembaga anti rasuah.
"Mohon maaf, Mas Taufik saya mau mengkritik untuk segera melengkapi LHKPN. Agar Mas Taufik dan anggota lainnya bisa menjadi contoh," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/5).
Dia mengungkapkan, penyerahan LHKPN penting bagi penyelenggara negara. Saut mengingatkan, jangan sampai penyelenggara dipanggil KPK hanya untuk menjelaskan harta yang dimiliki.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca Selengkapnya
Baru 13.493 caleg terpilih yang telah melaporkan LHKPN-nya dari total 20.462.
Baca Selengkapnya
Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan
Baca Selengkapnya
Sebanyak 52 Menteri/Kepala Lembaga, Wamen/Wakil Kepala Lembaga hingga utusan khusus belum melaporkan LHKPN.
Baca Selengkapnya
Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.
Baca Selengkapnya
Ribuan anggota caleg itu terancam tidak bisa menduduki kursi parlemen tingkat pusat hingga daerah karena belum melapor harta kekayaannya.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.
Baca Selengkapnya
KPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca Selengkapnya
Dari 19.025 caleg terpilih, baru 18.706 yang telah dinyatakan laporan LHKPN-nya dinyatakan telah lengkap.
Baca Selengkapnya
Laporan dugaan pelanggaran etik itu masuk sebelum putusan gugatan syarat usia capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Anggota tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo memberkan penyebab ratusan Cakada itu belum lengkap.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya