Follow
Diserahkan Jokowi ke Ahok, Tanah Abang kembali penuh PKL dan macet
Merdeka.com - Sekitar 250 lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanah Abang kembali ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka digusur karena nekat kembali menempati bahu jalan dan membuat macet padahal dulu pernah dilarang.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Pusat, Yadi Rusmayadi, memimpin langsung penertiban ini.
"Kita berharap kawasan ini bisa kembali steril. Bebas dari pedang yang berjualan di bahu jalan, makanya kita akan terus upayakan penertiban bagi para PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan," kata Yadi saat ditemui di lokasi, Senin (6/4).
-
Kapan PKL dilakukan? Biasanya, PKL diberikan pada siswa setelah melewati tahun ketiga di sekolah.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Kapan PKL di Indonesia mulai diterapkan? Prakerin mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan kurikulum SMK tahun 1994.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
Tak cuma di Tanah Abang, PKL di sejumlah titik yang menyebabkan kemacetan juga ditertibkan.
"Kita mulai menyisir di beberapa titik jalan protokol seperti Jalan Mas Mansyur, Jalan Jatibunder, dan Jalan Jatibaru. Lapak PKL diangkut satu persatu ke truk sampah yang sudah disiapkan di lokasi," jelasnya.
Satpol PP mengerahkan 150 personel untuk melakukan penertiban yang akan dilakukan selama sepekan ke depan. Pedagang tak melakukan perlawanan berarti.
"Sosialisasi terus dilakukan, selama PKL membandel dengan tetap berjualan pada bukan tempatnya kita akan terus tertibkan" tutupnya.
Di masa Joko Widodo menjadi gubernur, PKL di badan jalan juga gencar ditertibkan. Dia meminta pedagang masuk ke Blok G Tanah Abang.
Tapi setelah dia jadi Presiden dan DKI dipimpin Ahok, Tanah Abang kembali semrawut. Bahkan Blok G yang dulu disediakan Jokowi untuk menampung PKL akan dirobohkan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Para penjual makanan ini berjualan menggunakan sepeda motor dan mobil di beberapa titik kawasan puncak. Tak sedikit di antaranya sampai melewati marka jalan
Baca Selengkapnya
Wali Kota Bogor, Bima Arya turun langsung ke jalan untuk tertibkan PKL yang berjualan di jalan dan angkot ngetem sembarangan yang sebabkan kemacetan.
Baca Selengkapnya
Kegiatan ini melibatkan 50 personel terdiri atas unsur TNI, polisi, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Bina Marga.
Baca Selengkapnya
Kericuhan yang diwarnai aksi pembakaran ban dan kayu sempat berlangsung mencekam.
Baca Selengkapnya
Deretan lapak kaki lima berjejer sepanjang jalan kurang lebih 500 meter
Baca Selengkapnya
Kondisi di dalam bus pun penuh seperti di jam pulang kerja.
Baca Selengkapnya
Penertiban tahap dua ini total ada 196 bangunan yang ditargetkan. Dari jumlah tersebut, 96 bangunan sudah dibongkar sendiri oleh pedagang.
Baca Selengkapnya
Para pedagang kopi starling itu cuma bisa pasrah, Mereka tak melawan saat petugas Satpol PP mengangkut sepeda dan barang dagangannya ke atas truk.
Baca Selengkapnya
Setelah sebelumnya sempat ricuh selama penertiban, ratusan kios dan lapak PKL di pinggir Jalan Raya Puncak Bogor dibongkar.
Baca Selengkapnya
Jumlah kendaraan di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun.
Baca Selengkapnya
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, bila melihat dari indeks kemacetan, untuk kondisi ideal di Jabodetabek berada pada angka 35 persen.
Baca Selengkapnya
Fenomena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) musiman kerap muncul di sejumlah kota besar di bulan Ramadan. Tak terkecuali di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya