Dishub DKI Persilakan Komnas HAM Ambil Data Rekaman CCTV Kerusuhan 21-22 Mei
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menyampaikan bahwa pihaknya telah menjawab surat permohonan data rekaman CCTV yang diminta oleh Komnas HAM. Bahkan ia mengaku, pihaknya telah menyiapkan data yang diminta tersebut.
"Kami sudah memberikan jawaban ke Komnas HAM soal apa yang dia minta pun sudah kami siapkan dari Unit Pengolahan Sistem Peninjauan Lalu Lintas Dishub juga sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM untuk data yang disampaikan (diminta)," ujar Sigit saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (21/6).
Sigit pun mengimbau supaya Komnas HAM datang ke Unit Pengolahan Sistem Peninjauan Lalu Lintas Dishub guna mengambil data tersebut.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Kenapa Komnas HAM periksa Usman Hamid? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
"Sudah dikirim surat jawabannya. Bahkan datanya sudah di siapkan, tinggal Komnas HAM datang ke Unit Pengolahan Sistem Peninjauan Lalu Lintas Dishub siap pejabat yang ditunjuk tinggal mengambil," kata Sigit.
Sebelumnya dikabarkan, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengaku pihaknya merasa kesulitan untuk mengungkapkan kasus kerusuhan 21-22 Mei. Salah satunya disebabkan karena sampai detik ini, Komnas HAM belum bisa mengakses CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kerusuhan.
Data rekaman CCTV tersebut dipegang oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Taufan mengaku, pihaknya telah menyurati Dishub Jakarta sejak beberapa hari sebelum lebaran.
"Surat kami belum dijawab, jadi belum tau apakah diijinkan atau tidak. Dikirim beberapa hari sebelum lebaran," kata Taufan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jum'at (21/6/2019).
Padahal menurut Taufan, data CCTV itu begitu vital demi kelancaran pengungkapan kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019.
"Ya akan sangat membantu mengungkap peristiwa," katanya.
Taufan berharap supaya pihak Dishub DKI Jakarta, mencontoh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tanggap terhadap tragedi berdarah itu.
"Mestinya mereka mengikuti langkah gubernur DKI yang cepat tanggap, jadi jajaran dinas pun semestinya merespons cepat," pinta Taufan.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM RI menduga kuat terjadi perintangan penyidikan atau "obstruction of justice" dalam kasus kematian Afif Maulana.
Baca SelengkapnyaSekitar tiga hari tim dari Komnas HAM berada di Semarang untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi dan korban.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM juga berkoordinasi dengan LPSK untuk memastikan tidak ada intervensi terhadap saksi yang diperiksa.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca SelengkapnyaWarga menyebutkan bahwa penggerebekan terduga teroris sudah berlangsung sejak Sabtu dini hari.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024
Baca SelengkapnyaSebanyak 10 pelaku yang awalnya tak dikenal kini sudah diketahui identitasnya dan segera ditangkap.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ketua Tim TDK Todung Mulya Lubis
Baca SelengkapnyaMeski tidak menyebut siapa sosoknya, namun Todung mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan saksi.
Baca SelengkapnyaTim advokasi melaporkan kasus dugaan penembakan tersebut ke Bareskrim Polri lantaran tak ada perkembangan dari Polda Kalimantan Tengah.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu dilakukan setelah viral vidro di media sosial terkait pembubaran diskusi dilakukan sekelompok orang diduga preman
Baca Selengkapnya