Ditanya soal izin pameran mesin rokok, Ahok semprot wartawan asing
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pagi-pagi sudah dibuat meradang oleh belasan aktivis anti rokok dan wartawan media asing. Pasalnya, mereka meminta Ahok untuk menolak diselenggarakannya pameran mesin rokok internasional atau World Tobbaco Process and Machinery (WTPM).
Pameran mesin rokok ini rencananya akan diselenggarakan pada 27-28 April 2016 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kekesalan Ahok bermula saat belasan perwakilan BEM Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang mengajukan kotak petisi agar dirinya membatalkan pameran itu.
Petisi berisi penolakan pameran mesin rokok itu telah ditanda tangani sekitar 12.344 buah dengan dibantu LSM Change.org. Menanggapi petisi itu, Ahok mengaku tidak memiliki wewenang untuk membatalkan pameran itu.
-
Siapa yang harus tahu bahaya rokok? Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak.
-
Siapa yang mendorong boikot produk asing? Langkah-langkah YKMI ini luar biasa. Konstitusi juga sudah melindunginya seperti dalam amanat Pembukaan UUD secara tegas,' ucap dia dalam dialog publik yang bertema 'Ramadan Tanpa Dukungan Produk Genosida' pada Jum’at (15/3) sore.
-
Bagaimana cara berhenti merokok? 'Dan kita tahu cara melakukannya, dengan menaikkan pajak rokok dan meningkatkan dukungan penghentian,' lanjutnya.
-
Siapa yang bisa bantu berhenti merokok? Siapkan dukungan dengan mendiskusikan metode berhenti merokok bersama dokter Anda, seperti kelas berhenti merokok, konseling, atau obat-obatan yang membantu mengurangi keinginan merokok.
-
Kenapa pria harus menghindari rokok? Tidak hanya wanita, pria pun juga memberikan peran yang besar untuk kesuksesan program kehamilan. Oleh karena itu sebaiknya pria menghindari rokok karena hal ini mampu menurunkan jumlah dan kualitas sperma pria atau lebih bahaya lagi hingga menyebabkan impotensi.
-
Bagaimana cara mengatasi keinginan merokok? 'Perasaan atau pikiran saat ingin merokok dapat dialihkan dengan melakukan kegiatan lain yang positif seperti makan-makanan yang sehat, berolahraga, atau bahkan ngobrol bersama keluarga dan teman,' tambahnya.
Alasannya adalah tempat diselenggarakannya pameran mesin rokok itu bukan lah milik Pemprov DKI melainkan milik Mensesneg.
"Saya tidak punya wewenang nolak pameran. Saya bilang tugas saya itu mengadministrasikan keadilan sosial. Bukan mau dengerin kelompok begini, kelompok begitu, enggak bisa," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (7/4).
Secara pribadi, Ahok mengaku tidak melarang perokok atau pabrik rokok ada di Jakarta. Sebab, rokok bukan barang ilegal yang dilarang. Hanya saja, memang harus ada pembatasan lokasi merokok, diantaranya adalah pelarangan rokok di kantor pemerintahan atau di dalam ruangan.
Dia juga mengaku upaya pembatasan itu telah dilakukan dengan keluarnya peraturan larangan reklame iklan rokok di Ibu Kota. Meski demikian, dia menjelaskan tetap tak bisa melarang pameran mesin rokok itu.
"Jadi saya adalah pembela pendukung tidak boleh jangan merokok dalam ruangan. Jangan sampai pasif kena. saya enggak punya perusahaan rokok. Tapi kalau anda melarang (pameran mesin rokok) kok enggak langsung bilang saja demo pabrik rokok tutup seluruh indonesia dan seluruh dunia?," tegasnya.
"Jangan terlalu mudah percaya. Jadi orang itu harus adil. Kalau saya cumangikutin kemauan sekelompok orang, melarang pameran. Bukan pameran rokok lho, tapi mesin rokok dan mereka dilarang ngiklan di luar," tandas Ahok.
Disela-sela memberikan penjelasan kepada mahasiswa, wartawan televisi asing itu pun melontarkan pertanyaan, mengapa di Jakarta memperbolehkan pameran mesin rokok padahal dibeberapa negara dilarang.
Mendengar pertanyaan itu, Ahok menjawab dengan nada tinggi dan menuding wartawan asing itu sebagai agen farmasi dari luar negeri. Ahok menuding wartawan itu adalah agen yang ingin menjual rokok sintetis di Indonesia.
"Anda orang asing semua, jangan menjajah kami dengan pikiran yang konyol. Anda masukin semua produk farmasi, rokok-rokok sintetis, pernah teliti enggak itu bisa bikin kanker apa enggak. Asing jangan atur-atur Indonesia,"
Pertanyaan lain dari para aktivis dan wartawan asing yang membuat Ahok naik pitam adalah pemasukan rokok tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan negara karena dampak penyakit kanker.
"Jangan membandingkan dengan kena kanker. Kanker gara-gara makan makanan formalin lebih banyak ini daripada yang merokok. Tapi kalau anda bilang melarang rokok dalam ruangan, ya betul. Saya bela. Siapa yang menyetop pameran mesin rokok karena ada pesenan asing di luar negeri enak aja lu ngatur," pungkas Ahok. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peredaran rokok perlu dikendalikan di tingkat masyarakat selaku konsumen.
Baca SelengkapnyaMenurut Menkes, perbincangannya dengan kelompok pelaku usaha sejauh ini positif.
Baca SelengkapnyaDesakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif aturan itu.
Baca SelengkapnyaSutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.
Baca SelengkapnyaFabianus menyatakan bahwa PP 28/2024 maupun RPMK memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keberlangsungan industri media luar griya.
Baca SelengkapnyaDraft aturan tersebut dinilai bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang pencantuman logo ataupun merek produk.
Baca SelengkapnyaPihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.
Baca SelengkapnyaJanoe Arijanto menegaskan selama ini pelaku industri periklanan telah menaati peraturan dalam mengiklankan produk tembakau dan turunannya.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi Gunadi Sadikin tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca SelengkapnyaPenerapan aturan mengenai kemasan polos atau tanpa merek berpotensi untuk menurunkan industri rokok dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPengetatan iklan di luar ruang berpotensi untuk memukul kinerja industri rokok dan olahan tembakau turunannya hingga memicu PHK massal.
Baca SelengkapnyaAturan tersebut dinilai diskriminatif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
Baca Selengkapnya