Ditanya soal kenaikan dana Parpol, Djarot mengaku tak tahu

Merdeka.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak tahu kapan usulan kenaikan dana Parpol di DKI ditekan. Pada masa kepemimpinannya, yang ia sahkan adalah Pergub mengenai hak keuangan anggota DPRD.

"Seingat saya, cek saja, apa saya pernah menandatangani itu ya. Yang saya tandatangani itu Pergub tentang hak keuangan anggota DPRD Jakarta. Beda," ujar Djarot di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/12).

Dalam pergub hak keuangan anggota DPRD berisi misalnya hak biaya dinas. Itupun anggaranya diawasi ketat. Ia bercerita pernah menolak usulan dana dinas luar negeri dengan nilai fantastis.

"Waktu itu DPRD mengajukan misalnya biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang fantastis, saya tolak. Tidak boleh. Semua harus sesuai dengan peraturan," tegas dia.

Ketika ditanya kembali siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan dana Parpol, Djarot menyebut tak tahu. "Saya enggak tahu itu," tutup dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut kenaikan dana Parpol sepuluh kali lipat ditetapkan dan dianggarkan di APBD Perubahan era Djarot Saiful Hidayat. Dalam APBD 2018 anggaran itu masih dimasukkan lantaran Anies menginstruksikan tidak mengubah atau mengurangi rancangan sebelumnya.

"Instruksi saya kepada tim adalah samakan dengan anggaran sebelumnya. Samakan. Jangan dinaikkan, jangan diturunkan. Samakan sana bantuan keuangan untuk parpol," jelasnya di Balai Kota, Selasa (12/12).

Ia mengaku baru tahu ketika ramai diperbincangkan. Saat mengecek ulang, kenaikan terjadi di APBD Perubahan 2017 yang ditetapkan pada 2 Oktober dan diundangkan tanggal 13 Oktober. Ia menuturkan akan menyisir ulang.

"Tapi yang tidak kita ketahui adalah bahwa sebelumnya sudah dinaikkan 10 kali lipat. Jadi kami terkejut dan sekarang saya instruksikan pada semua bahwa kita akan review soal bantuan ini," jelasnya. (mdk/cob)