Ditinggal Ahok, PDIP kembali jual nama Risma dan Ganjar

Merdeka.com - Keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih jalur independen dengan menyebut nama Kepala BPKAD Heru Budi Hartono sebagai bakal calon wagub membuat rencana 'koalisi' dengan PDIP buyar. Beragam komentar pun muncul dari kalangan PDIP, termasuk mempersiapkan calon baru. Selain Djarot Saiful Hidayat, nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Munculnya dua nama itu setelah PDIP memastikan akan mengusung calon sendiri ketika mendengar kabar Ahok memastikan diri maju melalui jalur independen.

"Kriteria akan diputuskan, yang harus menang melawan Ahok atau siapa saja," kata Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/3).

Hasanuddin menegaskan, ada proses dan mekanisme di internal partainya sebelum memutuskan secara resmi soal calon yang akan diusung di Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. "Calon sedang dibahas," tegasnya.

Dia juga memprotes sikap Ahok. Terutama soal menekan PDIP untuk meminta Djarot Saiful Hidayat sebagai pendampingnya pada Pilgub nanti. Menurutnya, Ahok menekan sebuah partai untuk mau memberikan kadernya. "Ada proses, diambil keputusan untuk dia dicalonkan dari PDIP, setelah melalui berbagai macam verifikasi," ujarnya.

Terkait siapa nama penantang Ahok, PDIP sepertinya menyiapkan kader internal. Ketua DPRD DKI yang juga politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi menyatakan PDIP tidak mau terburu-buru.

"Ada Djarot, Risma, Ganjar. Dan bisa (wakil) PDIP dua-duanya. Tapi kita tetap buka partai lain berkoalisi sebab deparpolisasi ini bahaya. PDIP melawan deparpolisasi," tambahnya.

Sementara Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan partainya memiliki stok kader untuk menandingi Ahok.

"Di DKI ada Djarot, bisa juga Risma dari Surabaya ditugaskan ke DKI atau Ganjar dari Jateng. Juga calon non PDIP yang ingin bergabung dengan PDIP pun banyak," kata Pareira saat dihubungi dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/3).

Soal elektabilitas Ahok yang sampai saat ini masih di posisi teratas, itu tak jadi soal. Sebab, kata dia, elektabilitas bisa berubah sewaktu-waktu. "Elektabilitas itu cair bos, posisi pilkada masih lama, jangan arogan, ini kesannya labil. Padahal Ahok taat pada positioning dia. Tapi kok jadi begitu," pungkasnya.