Ditinggal Sumarsono PNS DKI siap-siap kena rombak Ahok
Merdeka.com - Pekan ini, masa kampanye pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta akan selesai. Tanggal 11 sampai 13 Februari nanti, tiga pasangan peserta Pilgub DKI dilarang keras melakukan kegiatan politik yang berkaitan dengan pencalonan mereka.
Di tanggal itu pula, semua alat peraga atau atribut kampanye harus bersih dari setiap sudut Jakarta. Relawan diminta turut membantu menjadikan masa tenang itu bebas kampanye.
Khusus petahana gubernur DKI Jakarta yang juga cagub nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama, usai masa kampanye dia akan kembali ke Balai Kota. Ahok, sapaan Basuki, selama tiga bulan terakhir memang mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye Pilgub DKI. Sedangkan jabatannya, diisi Plt Gubernur Sumarsono.
-
Kenapa Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? 'Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area,' kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (6/12).
-
Apa saja yang dirombak Kapolda Metro Jaya? Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
-
Bagaimana Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? Perombakan ini tertuang dalam surat telegram bernomor Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023.
-
Bagaimana modus joki CPNS di tahun lalu? Ia mengungkapkan modus joki CPNS saat tes tahun lalu, yakni menggantikan pendaftar dengan cara izin ke kamar mandi. Saat di kamar mandi itulah joki menggantikan pendaftar masuk ke ruangan ujian.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Siapa yang mundur dari APTIKA Kominfo? Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, mengapresiasi keputusan Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo, Semuel A. Pangerapan mundur dari jabatannya.
Ahok akan menjalani kembali rutinitasnya sebagai gubernur. Hal yang sama juga akan dilakukan Djarot Saiful Hidayat, wakilnya.
Ahok sudah punya agenda saat hari pertama kembali ke Balai Kota. Salah satunya, melakukan rapat pimpinan bersama semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Selama tiga bulan terakhir dirinya telah melakukan peninjauan langsung terhadap program yang telah dan tengah dijalankannya. Untuk itu perlu ada evaluasi terhadap kinerja jajarannya selama dia tinggalkan.
"Begitu masuk, kita lihat angka indikator jelas supaya yang malas diturunkan. Supaya yang rajin ada kesempatan bisa naik," katanya di Kampung Dalam, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (6/2).
Menurutnya, seharusnya program pembangunan maupun pelayanan berjalan dengan baik selama PNS DKI punya hasrat melayani. Jika ternyata itu tidak terjadi, maka mantan Bupati Belitung Timur ini tidak sungkan untuk melakukan perombakan.
"Angkatan 2010 akhir tahun golongannya naik, makanya kalau yang malas-malas nggak diberhentikan kasihan yang muda-muda nggak bisa isi," terangnya.
Walaupun begitu, dia akan memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk melakukan pembenahan selama tiga bulan ke depan. Mengingat ada beberapa posisi dirombak oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.
"Perombakan kita pakai angka 6 bulan kasih kesempatan. Kemarin sudah terpilih, kita perketat angkanya. Ini kaya rapor saja. Jadi jangan bilang saya bikin stres," jelasnya.
Ahok mengungkapkan, seharusnya menjadi seorang pejabat di Pemprov DKI Jakarta tidak perlu pusing jika dirinya kembali masuk. Jika malah sebaliknya, maka ini menunjukkan bahwa mereka tidak rajin dalam bekerja.
"Birokrasi yang rajin nggak stres, yang stres itu yang males. Justru saya mengadilkan administrasi. Jadi kalau yang nggak lulus harus ganti pemain," tegas dia.
Saat Ahok cuti, ada beberapa pejabat sempat distafkan Ahok kembali dapat jabatan di Pemprov DKI. Plt Gubernur DKI, Sumarsono, menegaskan, pengangkatan itu berdasarkan beberapa pertimbangan dan tidak ada unsur politik. Lalu apa reaksi Sumarsono jika pejabat pilihannya kembali dirombak Ahok?
"Saya memang menyarankan, sebaiknya dievaluasi kembali siapa tahu ada kesalahan dari saya," kata Sumarsono, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/2).
Sumarsono hanya berpesan agar penggantian tersebut berdasarkan hasil evaluasi serta diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum disahkan.
"Karena proses evaluasi, pergantian personel di DKI tetap akan minta persetujuan Kemendagri melalui Dirjen Otda. Tetap ujungnya ke saya juga. Jadi, harus ada izin tertulis oleh Mendagri untuk eselon 2, eselon 3 dan 4 oleh Dirjen otda, mantan Plt gubernur DKI," tandasnya.
Seperti diketahui, Sumarsono menegaskan pejabat yang sebelumnya distafkan lalu diangkat murni karena alasan profesional.
"Profesional ya karena yang dinaikkan itu hanya staf eselon IV, masa depannya masih panjang, enggak ada hubungannya dengan politik karena hanya kepala seksi kalau menaikkan kepala dinas boleh dicurigai," kata Sumarsono, Rabu pekan lalu.
Sumarsono menambahkan, pejabat tersebut memiliki kapasitas kemampuan potensi memungkinkan menjabat lagi dan diangkat lagi. Untuk itu, dirinya merasa para abdi negara di Pemprov DKI harus diberikan kesempatan lagu untuk lebih baik.
"Ada dua pertimbangan yang pertama itu pejabat karir, tingkatnya akan berubah bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih jelek. Ketika itu menjadi lebih baik," ungkapnya.
"Jadi berilah kesempatan mereka untuk hidup dan mengembangkan karir. Mereka masih muda kalau punya keahlian dan karena kesalahan kecil jangan sampai tidak jadi berkembang," terangnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca Selengkapnyakebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan
Baca SelengkapnyaSayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.
Baca SelengkapnyaData Pokok Pendidikan (Dapodik) guru honorer tidak dinonaktifkan dan akan tetap melekat pada mereka.
Baca SelengkapnyaDari total 10.200 tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan dan masuk ke dalam database BKN, sebanyak 1.714 orang sudah dilantik jadi PPPK.
Baca SelengkapnyaKesepuluh jaksa tersebut ditarik kembali ke Kejagung dalam rangka promosi jabatan
Baca SelengkapnyaHasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.
Baca SelengkapnyaMulai 2024 nanti, Kementerian PAN-RB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital.
Baca SelengkapnyaSiklus rekrutmen PNS yang dipercepat melalui RUU bertujuan untuk mencegah gelombang rekrutmen tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memindahkan PNS secara bertahap ke IKN.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah tengah melakukan uji publik Revisi Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaHeru juga menyampaikan perihal Undang-Undang ASN yang terbaru.
Baca Selengkapnya