Ditolak DPRD, Ahok ngotot bangun Light Rail Transit
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan membangun Light Rail Transit (LRT). Padahal Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menolak program tersebut dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, dirinya tidak akan mundur dalam pembangunan moda transportasi berbasis rel ini. Sebab dia meyakini, pembangunan LRT dapat dilakukan tanpa harus menggunakan APBD DKI Jakarta.
"Pembatalan LRT itu memang benar. Karena konsepnya LRT itu betul-betul harus dikelola pihak swasta. Nanti pengoperasiannya kami libatkan BUMD," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/1).
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana LRT Jabodetabek membantu mengurangi kemacetan? Sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan sistem transportasi publik, LRT Jabodetabek dirancang agar dapat memberikan layanan yang cepat, efektif, dan efisien. Dengan hadirnya LRT, perjalanan antar titik di wilayah Jabodetabek menjadi lebih praktis dan nyaman.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Siapa yang membangun LRT Jakarta Fase 1B? BUMD Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan LRT Jakarta Fase 1 B Veledrom-Manggarai yang progresnya mencapai 26,6 persen pada akhir Agustus, siap untuk menjalani uji lintasan pada akhir September.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
Dia menambahkan, walaupun pembangunan LRT akan melibatkan pihak swasta, Pemprov DKI Jakarta tetap akan mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut, maka akan ada alokasi silang untuk transportasi publik.
"Karena setelah saya hitung. Kalau swasta mau (kelola) kami masih untung. Kalau untung kami punya duit ngapain kami kasih swasta. Ini kan transportasi umum. Kenapa nggak kami ambil untungnya lalu subsidi untuk beli bus atau kereta yang lebih murah," jelasnya.
Untuk diketahui, pembatalan yang dilakukan Banggar DPRD DKI Jakarta karena belum memiliki detail engineering design (DED). Sehingga pembangunan LRT belum matang secara rencana dan kajian belum siap.
Pemprov DKI Jakarta sempat menganggarkan Rp 7,5 triliun untuk pembangunan ini. Padahal dana yang dibutuhkan untuk membangun LRT koridor 1, Kebayoran Lama-Kelapa Gading diperkirakan membutuhkan anggaran senilai Rp 9,2 triliun. Sisanya akan menggunakan dana dari pihak swasta.
Ahok menilai, alasan yang disampaikan Banggar DPRD DKI Jakarta terlalu berlebihan. Sebab mereka meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kajian awal terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan LRT.
"Logikanya sederhana. Kan sudah saya katakan sejak awal, nggak perlu bikin studi kajian macam-macam. Gak usah abisin waktu. Kalau kajian lagi, dua tahun saya baru mulai. Terlalu lambat, jadi lebih baik sekarang. Kalau swasta mau kerjain, pasti untung," tegasnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak akan menyerahkan sepenuhnya pembangunan proyek LRT kepada pihak swasta. Untuk tahap awal, Ahok akan mempercayakan pihak swasta untuk mengelola dua koridor. Setelah itu akan melanjutkan pembangunan koridor berikutnya dari hasil keuntungan dua koridor awal.
"Makanya langsung kita ubah (konsep pengerjaannya). Kalau begitu kita bangun sendiri deh, kasih ke swasta. Itu pun swsata saya izinkan dua koridor. Ketika koridor jadi, dan menghasilkan untung, DPRD bisa saksikan. Kalau untung, nanti lima koridor akan kita biayain sendiri," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaJokowi menawarkan ART sebagai alternatif penyediaan transportasi publik yang relatif terjangkau.
Baca SelengkapnyaJembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, terintegrasi dengan lima moda transportasi.
Baca SelengkapnyaProyek kereta bawah tanah itu bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaErick Thohir memastikan LRT Jabodebek akan terus diperbaiki.
Baca SelengkapnyaTak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaKetua Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) menyoroti anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak tau perbedaan LRT Jakarta dan Jabodebek
Baca Selengkapnya