Ditunjuk garap LRT di Jakarta, ini persiapan PT Jakpro

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta menunjuk PT Jakpro untuk mengerjakan proyek Light Rail Transit (LRT) khusus jalur Jakarta. Direktur Utama Jakpro, Abdul Hadi, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan dan belum membahas soal proses lelang operator.

"Loh ini aja pencanangannya belum kok. Ini kan masih persiapan. Untuk proses tendernya persiapin desainnya," kata Hadi usai rapat bersama Menhub Igansius Jonan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (11/9).

Selain itu, Hadi juga tak mau bicara banyak mengenai pertemuannya tadi. "Intinya sederhana bahwa semua konsep yang dilakukan harus terintegrasi baik persinyalan maupun rolling stocknya," ucapnya.

Hadi menjelaskan, pihaknya masih menunggu persetujuan peta trase dari Kemenhub yang ditunjuk Ahok sebagai pihak berwenang mengurus semua persoalan LRT.

"Trase nya belum ada. Kan nunggu persetujuan dari sini dulu dong. Dealnya karena kan harus terintegrasi, lebih baik nanya di sini dong (Kemenhub) lebih pas," ungkapnya.

Saat ditanya soal tarif, dia juga menegaskan semua bermuara pada Kemenhub. "Ya kita tunggu aja dari sini," tutupnya.

Terpisah, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, juga menegaskan desain dan peraturan serta tarif proyek LRT semua diserahkan ke Kementerian Perhubungan.

"Sekarang desain dari Menhub. Mau seperti apa, kita nentukan trase, tetap perizinan ke Menhub. Kami enggak mau nanti kontraktor Jakpro," kata Ahok.

Dalam pertemuannya Menhub Jonan, Ahok memaparkan tengah menyatukan persepsi dengan Jonan. "Perpres 99/2015 saya diberikan hak lelang sendiri untuk rolling stock sarana. Tapi saya minta ke menhub untuk melakukan lelang," ucapnya.

LRT ini, Ahok, juga akan dibuat terintegrasi dengan Commuter Line. "Dan hal ini sebenarnya bukan soal untung ruginya. Kami enggak pengen bisnis kereta api. Kami cuma mau masalah transportasi Jakarta selesai, jenis kereta sama signaling sama. Nggak mau antar koridor nyebrang, maunya masuk ke kereta commuter bisa saling pakai. Integrated fisik deponya ke mana lebih luas bisa saling pinjem," paparnya,

Untuk menyelesaikan hal itu, Ahok mengungkapkan akan dibentuk tim bersama yang di antaranya 5 orang dari Menhub. "Dan Jakpro kan mau lelang konstruksi nih. Mau tanya kemenhub. Fondasi kan beda. Kita juga berharap crickes balok di atas, bisa e-katalog lkpp. Butuh APBD perubahan langsung taro uang di UPT LRT beli pasang balok atas. Kalau lelang lagi nggak keburu," paparnya,

"Depo di Kampung Bandan, di Manggarai semua bisa dipakai bersama. Nanti masing-masing lokasi itu sebesar 50 hektare. Nanti disyaratkan menhub yang mau jadi operator harus punya depo. Kereta api modal depo bisa gabung dengan Jakpro dan pembangunan jaya," tegasnya.